Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat memberi waktu dua pekan untuk merampungkan rincian efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembahasan itu mengarah pada penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk untuk kebutuhan tahun berjalan.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menyebut angka efisiensi tersebut masih berupa perhitungan awal. Ia mengatakan penghitungan lanjutan akan disempurnakan bersama DPR sebelum skema baru diterapkan lebih jauh.
Empat langkah efisiensi yang disepakati
Pembahasan di Komisi IX menghasilkan empat langkah utama untuk menekan anggaran MBG. Salah satu opsi yang mengemuka adalah evaluasi jumlah penerima manfaat, termasuk kemungkinan MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya sekitar 11 juta orang.
Langkah berikutnya adalah mengurangi frekuensi distribusi paket MBG. Jika sebelumnya makanan dibagikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, skema baru dibatasi pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari.
Dengan pola tersebut, program juga tidak berjalan pada hari libur nasional dan masa libur sekolah. Perubahan jadwal ini dinilai menjadi salah satu sumber efisiensi yang cukup besar.
Langkah ketiga menyangkut penyesuaian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Selama ini insentif dipatok sama sebesar Rp6 juta, tetapi DPR menyetujui agar nominal itu dievaluasi dan dibagi lebih proporsional sesuai jumlah penerima manfaat yang dilayani.
SPPG masuk klaster penilaian
Langkah keempat adalah penerapan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif maupun anggaran yang diterima bisa berbeda.
Skema klaster itu dimaksudkan agar distribusi anggaran lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Komisi IX menilai model tersebut tetap memungkinkan efisiensi tanpa mengabaikan kebutuhan operasional masing-masing satuan layanan.
Arah kebijakan baru BGN
Zainul juga menyebut BGN sebelumnya sempat mengajukan alokasi anggaran Rp270 triliun untuk program MBG tahun 2027. Angka itu naik Rp2 triliun dibandingkan 2026 yang tercatat sebesar Rp268 triliun.
Meski demikian, ia menilai arah kebijakan baru di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang berpotensi membuat kebutuhan anggaran tahun depan jauh lebih rendah. Komisi IX kemudian memberi waktu dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan exercise penghematan secara lebih detail.
Menurut Zainul, pembahasan masih berjalan, tetapi arah kebijakannya sudah mengarah pada penghematan besar dengan tetap menjaga pelaksanaan program agar lebih terukur. DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.
