Penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam kini menjadi perhatian serius DPR karena menyangkut dua hal sekaligus: devisa negara dan kesehatan pasar. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pengaturan yang lebih tertib dibutuhkan agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari komoditas strategis tanpa menciptakan gangguan baru bagi pelaku usaha.
Dorongan itu muncul di tengah kenyataan bahwa komoditas masih menjadi tumpuan utama neraca perdagangan dan pasokan devisa Indonesia. Dalam pandangan Misbakhun, pengelolaan ekspor tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan perdagangan, melainkan juga sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional saat tekanan eksternal masih berpotensi mengganggu stabilitas.
Menutup celah kebocoran di jalur ekspor
Misbakhun menyoroti adanya praktik under invoicing dan transfer pricing yang dapat menggerus penerimaan negara jika pengawasan tidak berjalan kuat. Ia menilai tata kelola ekspor harus memastikan nilai transaksi dicatat dengan benar dan aliran devisa masuk sesuai ketentuan.
Ia juga menyinggung perlunya pembenahan atas penempatan devisa hasil ekspor yang dinilai belum optimal. Jika celah-celah ini tertutup, penguatan tata kelola ekspor disebut bisa membantu memperkokoh rupiah dan memberi ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah.
Peran negara harus jelas, tetapi tidak memicu distorsi
Menurut Misbakhun, negara memang perlu hadir dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis. Namun, kehadiran itu harus dirancang secara cermat agar berfungsi menyempurnakan pasar, bukan menambah hambatan atau memusatkan aktivitas yang justru memicu distorsi.
Karena itu, setiap penugasan kepada entitas tertentu dinilai wajib memiliki dasar hukum yang kuat dan mekanisme yang transparan bagi pelaku usaha. Mekanisme harga, kontrak ekspor, dan alur pembayaran juga perlu disusun sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
Ia menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mengoptimalkan kekayaan alam agar nilai tambahnya kembali sebesar-besarnya untuk kepentingan perekonomian nasional. Dengan desain yang tepat, ekspor SDA diyakini dapat memberi dampak yang lebih luas bagi stabilitas ekonomi.
Rantai pasok perlu tetap aman
Bagi DPR, penguatan ekspor tidak cukup hanya dilihat dari sisi bertambahnya penerimaan negara. Kebijakan itu juga harus menjaga ekosistem rantai pasok secara utuh, mulai dari petani, produsen, pekerja, hingga pemerintah daerah.
Misbakhun mengingatkan bahwa kebijakan yang terlalu tergesa-gesa dapat menekan harga di tingkat produsen. Karena itu, setiap perubahan tata kelola perlu melalui masa transisi yang terukur agar manfaat ekonomi tetap mengalir luas dan tidak berhenti di atas kertas.
Perlindungan terhadap pelaku di hulu dan hilir juga dianggap penting agar beban tidak bergeser ke sektor produksi. Tanpa perancangan yang hati-hati, kesinambungan pasokan bisa terganggu dan kebijakan justru menimbulkan masalah baru.
Koordinasi lintas otoritas jadi penentu
Misbakhun menilai kebijakan ini tidak bisa berjalan efektif jika dikerjakan satu pihak saja. Isu ekspor SDA bersinggungan langsung dengan stabilitas makroekonomi, penerimaan pajak, pembiayaan APBN, dan kepercayaan investor.
Karena itu, koordinasi antara kementerian teknis, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, hingga otoritas persaingan usaha dipandang sangat penting. Komisi XI DPR RI menyatakan akan mendukung penuh sekaligus mengawasi ketat pelaksanaannya agar kebijakan tetap kredibel dan memberi manfaat ekonomi yang merata hingga daerah.
Pada akhirnya, penguatan tata kelola ekspor SDA ditempatkan sebagai agenda yang tidak hanya mengejar devisa, tetapi juga menjaga disiplin pasar dan kepastian usaha. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan negara menutup kebocoran tanpa menciptakan beban baru bagi pelaku ekonomi.