DPRD Jawa Timur menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai tidak sanggup menanggung beban gaji guru honorer sendirian. Sri Untari Bisowarno menegaskan pemerintah pusat lewat APBN perlu ikut turun tangan agar layanan pendidikan di daerah tidak semakin tertekan.
Pernyataan itu muncul di tengah kondisi sekolah-sekolah di Jawa Timur yang sudah kekurangan tenaga pendidik. Di banyak sekolah, pemenuhan guru tetap baru berada di kisaran 70 persen, sehingga beban mengajar dan pelayanan pendidikan ikut menumpuk pada sisa tenaga yang ada.
Situasi tersebut menjadi lebih berat karena tahun ini ada 1.300 guru yang memasuki masa pensiun di Jawa Timur. Gelombang pensiun itu datang saat pemerintah menargetkan penghapusan tenaga honorer pada 2027, sehingga kekosongan guru dikhawatirkan makin sulit ditutup.
Sri Untari menilai kombinasi kekurangan guru dan pensiunnya ratusan tenaga pendidik bisa mengganggu stabilitas layanan pendidikan. Ia menyebut banyak sekolah di Jawa Timur sudah berada dalam kondisi pincang karena jumlah guru tetap belum mencukupi kebutuhan.
Untuk mencari jalan keluar, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur itu berencana memanggil Dinas Pendidikan dan BKD pada pekan depan. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk meminta penjelasan yang pasti sekaligus mendorong langkah mitigasi lebih awal agar prestasi pendidikan di Jawa Timur tidak ikut terdampak.
Menurut Sri Untari, persoalan guru honorer tidak boleh terus dibiarkan menggantung. Ketidakjelasan status mereka dinilai dapat langsung memengaruhi pelayanan pendidikan di sekolah, terutama ketika kebutuhan tenaga pengajar justru terus mendesak.
Ia juga menolak jika beban pembiayaan honorer dialihkan sepenuhnya ke daerah. Menurutnya, kapasitas fiskal Jawa Timur sudah terlalu berat karena harus menanggung berbagai penugasan dari pemerintah pusat.
Sri Untari menyebut anggaran daerah pada 2026 dipangkas Rp2,8 triliun, setelah pada 2025 juga dipotong hampir Rp5 triliun. Di saat yang sama, ruang fiskal Jawa Timur disebut makin sempit karena kekuatan fiskalnya hanya 17,6 persen dari PAD.
Politisi senior asal Dapil Malang Raya itu juga menyinggung banyaknya beban anggaran yang bersifat earmarked dari pusat. Dengan kondisi seperti itu, ia menilai wajar jika daerah tidak mampu memikul seluruh biaya tenaga pendidik tanpa dukungan dari APBN.
Jumlah ASN dan tenaga kependidikan di lingkungan Pemprov Jatim yang disebut sudah lebih dari 60 ribu orang turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Sri Untari menilai jika pembiayaan tenaga pendidik terus dibebankan ke daerah, layanan kepada masyarakat berisiko tidak berjalan optimal.
Karena itu, desakan agar pemerintah pusat ikut ambil bagian menjadi sorotan utama dalam sikap DPRD Jawa Timur. Di tengah kebutuhan guru yang terus meningkat dan kemampuan anggaran daerah yang menipis, pembiayaan pendidikan kini berada dalam situasi yang makin sulit diabaikan.
