Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI menempatkan ekspor sumber daya alam pada jalur yang lebih terpusat. Skema ini dipandang sebagai upaya untuk membuat arus devisa lebih mudah dipantau sekaligus menekan kebocoran penerimaan negara.
Di saat yang sama, DSI juga dibaca sebagai alat untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas SDA. Pemerintah melihat kebutuhan untuk menutup celah yang selama ini menggerus potensi pemasukan, terutama dari Devisa Hasil Ekspor dan praktik ilegal.
Dorongan memperkuat penerimaan negara
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menilai DSI berpeluang menambah devisa negara jika pengelolaannya berjalan rapi. Menurut dia, skema entitas tunggal dapat membantu pemerintah memaksimalkan hasil ekspor SDA dan mempersempit ruang bagi praktik yang merugikan negara.
Esther juga menyoroti bahwa potensi pemasukan negara bisa hilang akibat aktivitas ilegal. Karena itu, DSI dinilai penting sebagai wadah yang lebih terintegrasi untuk menekan kebocoran tersebut.
Posisi Indonesia di pasar global ikut disorot
Selain soal penerimaan, pembentukan DSI juga dikaitkan dengan posisi Indonesia di pasar internasional. Entitas berskala besar seperti ini dinilai berpeluang memberi daya tawar yang lebih kuat dalam mengatur harga dan volume ekspor secara lebih strategis.
Dengan posisi yang lebih solid dalam rantai perdagangan global, Indonesia tidak lagi dipandang sekadar pemasok bahan mentah. Ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional pun disebut bisa menjadi lebih besar.
Pasokan dalam negeri juga menjadi perhatian
DSI tidak hanya dikaitkan dengan urusan devisa, tetapi juga dengan ketersediaan komoditas di dalam negeri. Esther mengatakan entitas ini dapat membantu menjaga pasokan barang kebutuhan masyarakat dan mengurangi risiko kelangkaan.
Jika pengaturan ekspor berjalan lebih terarah, stabilitas harga di pasar domestik juga berpeluang lebih terjaga. Hal ini dinilai penting agar kebutuhan dalam negeri tidak terganggu oleh dorongan ekspor semata.
Transparansi tetap menjadi syarat utama
Meski membawa harapan besar, manfaat DSI disebut hanya akan terasa jika transparansi dijaga ketat. Publik perlu melihat tata kelola perusahaan yang terbuka agar skema ekspor satu pintu tidak memunculkan masalah baru.
Esther juga mengingatkan bahwa sistem yang terlalu terpusat tidak boleh mematikan ruang gerak produsen lokal. Perusahaan eksportir kecil tetap membutuhkan ruang untuk bergerak cepat dan mencari pasar yang lebih luas.
Arah kebijakan dan praktik yang ingin ditekan
Pembentukan DSI disebut sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas sumber daya alam. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa fokus utama kebijakan ini adalah memperkuat transparansi transaksi ekspor SDA nasional.
Rosan juga menyinggung praktik under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini dinilai tinggi. Ia merujuk pada data yang disampaikan Presiden dari World Bank, dengan dua praktik itu menjadi perhatian karena bisa menekan nilai ekspor yang semestinya tercatat lebih optimal.
Dengan latar tersebut, DSI kini diposisikan sebagai mesin baru untuk menata ulang alur ekspor komoditas SDA agar lebih terbuka dan akuntabel. Tantangan berikutnya ada pada pelaksanaannya, yakni memastikan penerimaan negara menguat tanpa mengganggu ruang sehat bagi pelaku usaha nasional.
Source: www.medcom.id
