Perubahan skema penyaluran bantuan sosial mulai memasuki tahap yang lebih ketat dengan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai acuan baru. Pemerintah menata ulang basis data penerima agar bantuan seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Program Indonesia Pintar lebih tepat sasaran kepada warga yang benar-benar berhak.
Langkah ini juga menandai berakhirnya ketergantungan utama pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Dengan sistem yang lebih terpusat dan terhubung secara nasional, proses verifikasi diharapkan berjalan lebih cepat serta mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih responsif.
DTSEN menjadi dasar utama penyaluran
DTSEN disiapkan sebagai fondasi baru dalam pendataan sosial ekonomi agar informasi penerima bantuan tidak tersebar di banyak sistem. Integrasi ini ditujukan untuk memperbarui status warga secara lebih akurat, sehingga bantuan tidak terus mengalir kepada keluarga yang sudah tidak memenuhi syarat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pembaruan data menjadi bagian penting dari kebijakan ini. Ia menyampaikan, “Langkah ini dilakukan agar kondisi ekonomi masyarakat yang berubah dapat segera tercatat dalam sistem.”
Prioritas penerima dibuat lebih selektif
Dalam skema baru, pemerintah menempatkan desil 1 hingga desil 5 sebagai kelompok prioritas penerima bantuan. Meski begitu, untuk PKH dan BPNT, sasaran utamanya dipersempit menjadi desil 1 sampai desil 4 agar bantuan lebih terkonsentrasi pada rumah tangga dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Desil 5 masih memiliki peluang untuk menerima bantuan, tetapi harus melewati verifikasi dan evaluasi yang lebih ketat. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi salah sasaran dan memastikan bantuan tidak ikut diterima oleh keluarga yang kondisi ekonominya sudah membaik.
Penerima lama ikut dievaluasi
Pemerintah juga memperluas pemantauan terhadap keluarga penerima manfaat yang sudah menerima bantuan selama bertahun-tahun. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa penerima sudah mandiri secara ekonomi, bantuan dapat dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
- Keluarga penerima manfaat reguler yang menerima bansos selama lima tahun berturut-turut akan dievaluasi.
- Jika dinilai sudah mandiri, bantuan bisa dialihkan ke keluarga lain.
- Lansia dan penyandang disabilitas berat tetap mendapat perlindungan jangka panjang.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa tidak semua penerima lama akan diperlakukan sama. Kelompok lansia dan penyandang disabilitas berat tetap masuk dalam perlindungan sosial berkelanjutan karena kebutuhan bantuannya dinilai masih tinggi.
Cara warga memeriksa status bantuan
Warga tetap bisa memeriksa status bantuan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau lewat aplikasi Cek Bansos. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan NIK KTP, lalu mengikuti verifikasi hingga status pencairan atau jenis bantuan muncul di sistem.
Jika data belum sesuai atau NIK belum terdaftar, warga dapat mengajukan usulan melalui fitur di aplikasi. Verifikasi juga bisa dilakukan melalui RT/RW, musyawarah desa, atau kantor Dinas Sosial agar pembaruan data masuk ke dalam sistem DTSEN.
Berikut langkah yang dapat dilakukan warga untuk mengecek status bantuan:
| Langkah | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Buka situs atau aplikasi Cek Bansos |
| 2 | Masukkan NIK KTP dan ikuti verifikasi |
| 3 | Ajukan usulan jika data bermasalah |
| 4 | Lakukan pengecekan melalui RT/RW atau musyawarah desa |
| 5 | Datangi Dinas Sosial jika diperlukan klarifikasi lanjutan |
Dengan penguatan DTSEN, pemerintah menargetkan penyaluran bansos menjadi lebih rapi, cepat, dan transparan. Pembaruan data yang terhubung secara nasional diharapkan mampu menekan risiko salah sasaran sekaligus membuat distribusi bantuan sosial berjalan lebih tepat untuk masyarakat yang paling membutuhkan.
