Dua anak yatim di kawasan Wonokusumo Bakti, Surabaya, kini bisa melanjutkan sekolah tanpa dibebani biaya pendaftaran, uang gedung, dan SPP bulanan. Keputusan itu menjadi jalan keluar setelah kondisi keluarga mereka dinilai tidak lagi memungkinkan untuk menanggung kebutuhan pendidikan.
Langkah tersebut lahir dari koordinasi antara Abah Lila, Staf Khusus Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti, dengan dua satuan pendidikan, yakni SMP PGRI 6 Surabaya dan SMKS Arif Rahman Hakim Surabaya. Dari komunikasi itu, sekolah memberikan kebijakan pembebasan biaya sesuai ketentuan masing-masing lembaga.
Kasus berawal dari temuan lapangan
Persoalan ini terungkap setelah petugas BPS menemukan kondisi dua anak tersebut dan menyampaikannya untuk ditindaklanjuti. Kedua anak diketahui telah ditinggalkan oleh ibunya dan kini tinggal bersama paman yang juga menghadapi kesulitan ekonomi.
Kondisi itu sempat membuat keberlanjutan pendidikan mereka berada dalam ancaman. Tanpa dukungan tambahan, biaya awal sekolah dan iuran rutin menjadi hambatan utama yang sulit diatasi keluarga.
Pembebasan biaya jadi jalan keluar
Koordinasi yang dilakukan Abah Lila dengan pihak sekolah menghasilkan keputusan konkret. Kedua anak itu dibebaskan dari biaya pendaftaran, uang gedung, dan SPP bulanan sesuai ketentuan sekolah masing-masing.
Kebijakan tersebut membuat mereka dapat tetap berada di bangku pendidikan tanpa tekanan biaya yang selama ini memberatkan. Di tengah keterbatasan keluarga, solusi itu memberi kepastian yang sebelumnya belum mereka miliki.
Komitmen menekan kasus putus sekolah
Abah Lila menyebut upaya ini sebagai bagian dari komitmen mengawal pemenuhan hak pendidikan. Ia menegaskan bahwa persoalan ekonomi tidak seharusnya menjadi alasan anak kehilangan kesempatan belajar.
“Semangat kami adalah Zero Case Putus Sekolah. Selama masih ada anak yang ingin belajar, kita harus berikhtiar menghadirkan solusi. Pendidikan adalah hak anak bangsa dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya,” tegasnya.
Ia juga menilai penyelesaian seperti ini membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga dunia usaha disebut perlu bergerak agar lebih banyak anak bisa bertahan di sekolah.
Pelajaran dari kasus di Surabaya
Kasus dua anak yatim di Surabaya memperlihatkan bahwa solusi pendidikan bisa muncul ketika respons cepat dilakukan oleh pihak yang terkait. Peran wakil rakyat, sekolah, dan masyarakat menjadi penting untuk menjaga anak-anak tetap mendapat akses belajar.
Langkah ini sejalan dengan semangat pemerataan akses pendidikan dan penguatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang. Bagi dua anak di Wonokusumo Bakti, keputusan itu berarti satu hal sederhana namun penting, yakni tetap bisa sekolah tanpa beban biaya yang menghalangi.