Wacana mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda masih belum bergerak ke tahap pembahasan resmi. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menegaskan bahwa hingga kini belum ada usulan yang masuk ke DPR terkait perubahan nama tersebut.
Bahtra menyebut perubahan nama daerah administratif tidak bisa diproses hanya karena muncul wacana di ruang publik. Menurut dia, setiap perubahan semacam itu harus melalui mekanisme yang tepat karena menyangkut urusan administrasi kewilayahan.
Belum ada usulan dari pemerintah
Ia menjelaskan DPR masih menunggu sikap dan usulan dari Pemerintah Provinsi sebelum pembahasan bisa dilakukan lebih jauh. Tanpa usulan resmi dari pemerintah pusat, menurut dia, proses pergantian nama provinsi tidak memiliki dasar untuk dilanjutkan.
Bahtra juga menilai perubahan nama daerah administratif harus dikaji secara mendalam. Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mempertanyakan alasan yang benar-benar mendasari usulan pergantian nama tersebut.
| Aspek | Ketentuan menurut Bahtra |
|---|---|
| Status usulan | Belum ada usulan yang diterima DPR |
| Pihak yang ditunggu | Pemerintah Provinsi |
| Prinsip proses | Harus melalui mekanisme yang tepat |
| Fokus penilaian | Perlu alasan yang jelas dan kajian mendalam |
Menunggu dasar kebijakan yang jelas
Di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Bahtra menekankan bahwa pembahasan seperti ini tidak cukup berhenti pada wacana. Ia menilai dampaknya langsung berkaitan dengan administrasi wilayah, sehingga dasar kebijakannya harus kuat.
Karena itu, hingga kini DPR belum mengambil langkah pembahasan apa pun soal pergantian nama Jawa Barat. Proses baru bisa bergerak jika ada usulan resmi yang masuk dan alasan perubahan dapat dijelaskan secara memadai.