Komposisi anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM kembali menuai sorotan setelah 65,9 persen dari total pagu Rp728,1 miliar dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Namun, akademisi Iwan Setiadi menilai angka itu tidak otomatis berarti belanja birokrasi yang jauh dari kepentingan publik.
Menurut Iwan, cara membaca anggaran kementerian baru seperti KemenHAM perlu lebih hati-hati. Ia menegaskan bahwa dukungan manajemen justru bisa menjadi fondasi layanan negara, termasuk perlindungan, pengaduan, data korban, hingga koordinasi pemulihan hak asasi manusia.
Dukungan manajemen bisa menopang layanan HAM
Iwan menjelaskan bahwa dukungan manajemen tidak identik dengan belanja pegawai. Pos tersebut bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, sumber daya manusia pemeriksa, kanal pengaduan, basis data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat.
Ia menilai layanan HAM tidak akan berjalan hanya dengan program simbolik. Pengaduan warga harus diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, lalu dihubungkan dengan skema pemulihan yang membutuhkan infrastruktur pelayanan kuat.
Dalam pandangannya, negara tidak bisa hadir membela korban tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja. Karena itu, pos dukungan manajemen masih memiliki kaitan langsung dengan pelayanan kepada warga yang haknya dilanggar.
Evaluasi anggaran perlu melihat hasil kerja
Iwan menilai komposisi anggaran tersebut memang layak diawasi. Meski begitu, ia menyebut tidak tepat jika langsung menyimpulkan bahwa anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat.
Ia menekankan bahwa ukuran yang lebih penting adalah apakah anggaran itu menghasilkan layanan yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga. Evaluasi seharusnya berbasis output dan manfaat nyata, bukan semata pada label administrasi belanja.
Menurut Iwan, kementerian baru memang membutuhkan investasi kelembagaan pada tahap awal. Investasi itu mencakup penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas sumber daya manusia, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah.
Jika aspek-aspek itu belum kuat, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko berhenti di atas dokumen. Karena itu, ia meminta penilaian anggaran dilakukan dengan menimbang hasil kerja yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kritik DPR tetap penting, tetapi jangan berhenti pada angka
Iwan juga menyebut fungsi pengawasan DPR tetap penting dalam membaca anggaran KemenHAM. Menurutnya, kritik yang muncul perlu dijaga, tetapi evaluasi sebaiknya memakai pendekatan berbasis kinerja agar tidak terjebak pada komposisi belanja saja.
Ia membandingkan pola anggaran sejumlah kementerian dan lembaga lain yang juga memiliki porsi besar untuk dukungan manajemen. Dari situ, ia menilai persoalan utama bukan besar-kecilnya porsi, melainkan arah pemakaiannya.
Jika dukungan manajemen dipakai untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, dan koordinasi pemulihan, maka pos itu tetap punya hubungan langsung dengan pelayanan HAM. Iwan menilai perdebatan anggaran sebaiknya tidak terjebak pada dikotomi sederhana antara birokrasi dan korban.
Ia pun mendorong KemenHAM untuk terus membumikan P5HAM. Bagi Iwan, yang perlu dikawal adalah orientasi belanjanya agar dukungan manajemen benar-benar menjadi tulang punggung pelayanan HAM bagi warga yang haknya dilanggar.
