Dugaan dominasi dalam ekosistem digital e-commerce kembali menjadi sorotan setelah KPPU menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap TikTok. Pemanggilan itu berkaitan dengan penyelidikan praktik monopoli yang masih berjalan, terutama setelah pemanggilan sebelumnya belum terpenuhi.
Perhatian publik kini banyak tertuju pada integrasi TikTok Shop dengan Tokopedia. Di titik inilah kekhawatiran soal kekuatan pasar yang makin luas mulai menguat, karena satu ekosistem dinilai berpotensi menguasai lebih banyak jalur bisnis digital sekaligus.
Penyelidikan KPPU belum berhenti
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan investigator masih mengumpulkan bukti sebelum perkara naik ke tahap pemberkasan dan persidangan. KPPU juga masih mengandalkan informasi dari pelapor yang kemudian dilengkapi dengan keterangan dari pihak lain.
Lembaga itu belum menjelaskan alasan pemanggilan TikTok sebelumnya tidak terpenuhi. Meski begitu, KPPU memastikan jadwal akan disusun ulang dan penyelidikan tetap berjalan.
Sorotan ke integrasi TikTok Shop dan Tokopedia
Di luar proses pemeriksaan, Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce atau APLE menilai penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia dapat memperkuat dominasi di banyak sisi bisnis digital. Dampaknya disebut berpotensi terasa mulai dari distribusi konten, perdagangan elektronik, pembayaran, sampai logistik.
APLE melihat persoalannya bukan hanya soal platform jual-beli, tetapi juga soal keterhubungan berbagai layanan dalam satu ekosistem. Jika satu jaringan menguasai lebih banyak titik dalam rantai bisnis digital, ruang saing pelaku lain bisa makin sempit.
Asosiasi itu juga memperkirakan kerugian akibat berkurangnya kompetisi dapat mencapai 10 hingga 15 persen dari total nilai ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital tersebut diperkirakan berada di level US$100 miliar atau sekitar Rp1.750 triliun.
Dugaan praktik yang menekan pesaing
Dalam laporannya, APLE turut menyoroti dugaan praktik loss-leading lewat diskon besar dan subsidi ongkos kirim. Strategi harga yang sangat murah dinilai mampu menekan pesaing yang tidak memiliki kapasitas finansial serupa.
Ada pula dugaan penggunaan algoritma yang memprioritaskan produk dan layanan di dalam ekosistem internal TikTok–Tokopedia. Bila pola itu terjadi, visibilitas pelaku usaha di luar jaringan platform dapat ikut turun.
APLE juga menyebut kemungkinan adanya pengalihan transaksi ke penyedia jasa tertentu yang terhubung dengan platform. Kondisi itu dinilai dapat mempersempit pilihan konsumen dan merugikan perusahaan logistik lain di luar jaringan internal.
Dampak bagi UMKM ikut menjadi perhatian
Isu serupa tidak hanya berhenti pada penyelidikan KPPU. Pemerintah juga menaruh perhatian pada biaya layanan yang dirasakan pelaku UMKM di platform digital.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah membela kepentingan UMKM jika menghadapi perlakuan yang dianggap tidak adil dari platform digital. Ia menyebut ada platform yang beberapa kali menaikkan biaya layanan dalam waktu berdekatan dan beban itu langsung dirasakan pelaku usaha kecil.
Maman menilai praktik semacam itu dapat masuk kategori penyalahgunaan pasar bila platform memanfaatkan dominasi sistem secara tidak etis. Ia menegaskan biaya layanan memang wajar ada, tetapi perubahan yang terus-menerus perlu dievaluasi agar tidak melemahkan daya saing UMKM.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan bertemu KPPU untuk menindaklanjuti keluhan pelaku usaha dan mencari solusi yang lebih adil. Dengan kaitan antara media sosial, perdagangan daring, pembayaran, dan logistik, kasus TikTok dan Tokopedia kini menjadi salah satu perhatian besar dalam pengawasan persaingan usaha di ekonomi digital.
