Penemuan 74 kilogram emas batangan dalam penggeledahan rumah di Sentul menegaskan satu persoalan penting dalam penanganan perkara korupsi, yakni sulitnya membuktikan asal dana dan kepemilikan aset bernilai tinggi. Pemilik rumah, Febrie Adriansyah, mengakui rumah tersebut miliknya, tetapi membantah emas serta uang yang ditemukan adalah miliknya.
Polisi menyatakan akan memeriksa keaslian emas itu bersama Kejaksaan Agung dan Pegadaian. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan tidak berhenti pada keberadaan fisik aset, melainkan juga harus menelusuri jalur perolehannya.
Nilai besar dalam bentuk ringkas
Emas kerap menjadi barang sitaan dalam perkara korupsi karena dapat menyimpan nilai besar dalam ukuran relatif kecil. Berbeda dari properti, aset ini mudah dipindahkan, disimpan, dan diperjualbelikan di banyak tempat.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut emas dipilih sebagai alat suap karena karakter tersebut. “Barang yang digunakan untuk memberikan suap itu biasanya adalah barang-barang yang ringkas, barang-barang yang kecil tetapi memiliki nilai besar. Ya, yang legal,” ujarnya.
Masalahnya bukan pada emas sebagai komoditas legal, melainkan pada kemungkinan aset itu dipakai untuk mengubah uang tunai hasil kejahatan menjadi harta yang lebih sulit ditelusuri. Transaksi di luar jalur formal atau melalui pihak ketiga dapat memperlemah hubungan antara pembeli, sumber dana, dan pemilik sebenarnya.
Sejumlah perkara yang memuat temuan emas
| Perkara | Temuan atau dugaan | Nilai atau jumlah |
|---|---|---|
| Dugaan korupsi melibatkan Febrie Adriansyah | Emas batangan ditemukan di rumah di Sentul | 74 kg |
| OTT di lingkungan Ditjen Bea Cukai | KPK menemukan emas dalam perkara importasi barang | 5,3 kg; barang bukti Rp40,5 miliar |
| Gratifikasi dan suap Zarof Ricar | Kejaksaan Agung menyita emas dari kediaman | 51 kg |
| Dugaan rekayasa transaksi emas Antam | Budi Said ditetapkan sebagai tersangka | Kerugian negara Rp1,07 triliun |
Dalam penggeledahan terkait Febrie Adriansyah, polisi juga menemukan mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah di sejumlah lokasi. Sementara itu, perkara di lingkungan Ditjen Bea Cukai mencatat barang bukti senilai Rp40,5 miliar, termasuk 5,3 kilogram emas.
Penyitaan emas juga muncul dalam perkara gratifikasi dan suap yang menjerat Zarof Ricar, dengan jumlah 51 kilogram dari kediamannya. Kasus dugaan rekayasa transaksi emas Antam yang melibatkan Budi Said memperlihatkan risiko lain di sektor ini, dengan kerugian negara yang disebut mencapai Rp1,07 triliun.
Jejak transaksi yang dapat terputus
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Alamsyah menilai emas sering digunakan untuk menyamarkan hasil korupsi. Uang tunai hasil tindak pidana dapat dikonversi menjadi emas, lalu asal-usul hartanya menjadi lebih rumit untuk ditelusuri.
Pola serupa pernah ditemukan KPK dalam perkara pengurusan izin tinggal warga negara asing. Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi diduga membeli rumah menggunakan kepingan emas yang diduga berasal dari hasil pemerasan.
PPATK sebelumnya juga menyoroti emas sebagai sarana untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Nilainya cenderung stabil, mudah dijual, dan tidak membutuhkan biaya pemeliharaan seperti properti.
Identitas pembeli untuk transaksi besar
Peneliti ekonomi INDEF M Rizal Taufikrahman menilai emas mudah disalahgunakan karena dapat dipindahkan, dilebur, dan diperdagangkan secara luas. Ia mendorong pencatatan identitas pembeli yang jelas untuk pembelian emas dalam jumlah besar agar sumber dana dapat diperiksa saat muncul dugaan tindak pidana.
Penguatan pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghalangi masyarakat memiliki emas secara legal. Transparansi pasar justru dapat membantu membedakan transaksi wajar dari pola yang patut dicurigai.
Indonesia dapat mempelajari pengawasan transaksi ritel emas di Singapura, pelaporan transaksi serta penegakan sanksi di Kanada, dan aturan identitas pembeli yang ketat di India. Jejak administrasi yang lebih kuat dapat mempersempit ruang penggunaan emas sebagai tempat persembunyian kekayaan ilegal.