Pemerintah menegaskan evaluasi terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis akan didasarkan pada kinerja dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, bukan pada latar belakang politik pengelolanya.
Prasetyo Hadi menyebut seluruh dapur MBG harus dinilai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, dan ketertiban operasional. Menurut dia, hal yang paling penting adalah apakah fasilitas itu benar-benar mampu memberi manfaat bagi penerima program.
Tidak ada instruksi resmi dari partai
Prasetyo juga meluruskan sorotan publik yang mengaitkan keterlibatan sejumlah kader Partai Gerindra dalam pengelolaan SPPG sebagai keputusan institusional partai. Ia menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi resmi dari Partai Gerindra untuk mengarahkan kader masuk ke pengelolaan dapur MBG.
“Termasuk mohon maaf, saya bukan sebagai mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra, karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tetapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai tentu tidak ada instruksi institusional,” ujar Prasetyo Hadi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026).
Ia menambahkan, bila ada kader Gerindra yang menjadi pemilik atau pengelola SPPG, langkah itu muncul dari inisiatif pribadi masing-masing, bukan dari arahan organisasi.
Fokus partai pada kualitas layanan
Di internal partai, Prasetyo menyebut penekanan terus diberikan kepada para kader yang terlibat agar menjaga standar layanan. Ia menilai keberhasilan program makan bergizi gratis bergantung pada disiplin setiap SPPG dalam menjalankan tugas.
Pengelola dapur diminta memastikan makanan tetap bermutu, area kerja bersih, keamanan pangan terjaga, dan tata kelola berjalan sesuai ketentuan. Seluruh unsur itu disebut menjadi dasar utama agar program benar-benar sampai kepada penerima manfaat dengan baik.
“Perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG untuk wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” kata Prasetyo.
Penilaian pemerintah tidak melihat afiliasi politik
Prasetyo menegaskan setiap SPPG akan diperlakukan sama selama mematuhi SOP dan menjalankan layanan sesuai aturan. Dengan pendekatan itu, afiliasi politik pengelola tidak menjadi dasar utama dalam evaluasi pemerintah.
Ia menilai semua pihak yang terlibat, baik individu, organisasi, maupun lembaga, memikul tanggung jawab yang sama untuk menjaga efektivitas dan ketertiban pelaksanaan MBG. Pemerintah berharap seluruh pengelola tetap berkomitmen pada kualitas agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai.