Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial dengan mengalihkan skema dari bantuan barang menjadi transfer tunai langsung berbasis kecerdasan buatan. Sistem baru bernama Digital Single ID itu ditargetkan mulai berjalan pada akhir tahun 2026.
Lewat skema ini, seluruh bantuan dan subsidi diarahkan langsung ke penerima, bukan lagi ke barang. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut langkah tersebut sebagai cara untuk membuat penyaluran lebih tepat sasaran dan mengurangi pemborosan anggaran.
Rp5,4 juta per orang akan disalurkan tunai
Luhut mengatakan AI akan dipakai untuk mengelompokkan penerima manfaat agar bantuan benar-benar sampai ke target. Ia juga menyebut nilai bantuan yang akan disalurkan secara tunai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Menurut dia, sistem baru ini akan membuat semua bansos dan direct cash transfer menjadi targeted. Pemerintah pun berharap mekanisme tersebut bisa menekan kebocoran bantuan yang selama ini berpotensi tidak sampai ke kelompok yang berhak.
Sistem digital dipantau penuh
Digital Single ID dirancang sebagai bagian dari transformasi birokrasi berbasis data. Dengan sistem ini, pemerintah ingin memantau penerima, aliran dana, dan efektivitas penyaluran secara lebih tertata.
Luhut mengatakan seluruh proses akan bisa dimonitor lewat sistem tersebut. Ia menekankan bahwa infrastruktur digital ini dibangun oleh anak-anak Indonesia dan dikembangkan sepenuhnya oleh talenta dalam negeri.
Modernisasi itu juga dikaitkan dengan penguatan tata kelola data kependudukan nasional. Dengan basis data yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap penyaluran bantuan berjalan lebih transparan dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Indonesia disebut bisa jadi pelopor
Penerapan AI dalam penyaluran bantuan ini disebut sebagai langkah yang belum banyak dilakukan negara berpenduduk besar. Luhut bahkan menilai Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara berpopulasi besar pertama yang mengadopsi AI dalam pemerintahan.
Ia menyebut keberanian menerapkan sistem ini sebagai langkah penting bagi Indonesia. Menurutnya, negara dengan jumlah penduduk yang hampir 300 juta orang pada awal tahun depan akan memasuki fase baru dalam pengelolaan bansos berbasis AI.
Kompas melaporkan pada Selasa (9/6/2026) bahwa transformasi digital ini juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Pemerintah ingin memastikan perubahan tersebut bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat akuntabilitas.