Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi menegaskan bahwa dugaan pemberian uang Rp20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno belum layak diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, perkara itu masih berada dalam tahap pengakuan sepihak dan perlu dibiarkan mengikuti proses yang berjalan.
Bambang menyampaikan keyakinannya bahwa Gibran tidak ikut terseret dalam persoalan tersebut. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, tetapi menilai hal itu belum dapat dipastikan sebelum ada pembuktian yang jelas.
Gerindra minta isu tidak dibelokkan ke arah Gibran
Dalam keterangannya kepada wartawan, Bambang meminta agar polemik ini tidak diarahkan ke isu yang bisa memecah hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Ia menilai tudingan yang mengaitkan Gibran belum memiliki dasar yang cukup kuat.
“Jadi biarlah itu berproses,” kata Bambang, sambil menegaskan bahwa kasus tersebut masih bertumpu pada pengakuan dari satu pihak. Ia menambahkan, “Saya yakin tidak ada sangkut-pautnya dengan Mas Gibran.”
Sikap itu muncul setelah Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum UBK, M. Abdi Maludin, mengakui menerima uang Rp20 juta usai pertemuan dengan Wakil Presiden. Abdi kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas pengakuannya tersebut.
Latar pertemuan mahasiswa dengan Wapres
Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Pertemuan itu berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dan menjadi sorotan setelah muncul klaim mengenai pemberian uang kepada salah satu peserta aksi.
Gerindra menilai desakan agar Gibran memberi klarifikasi tidak perlu dibesar-besarkan. Bambang mengatakan posisi Wakil Presiden tidak berkaitan dengan urusan seperti itu dan meminta publik melihat persoalan ini secara proporsional.
“Saya pikir tidak lah, kan bukan tugas Wapres kayak begitu,” ujarnya. Pernyataan itu menegaskan sikap Gerindra yang memilih menunggu proses berjalan tanpa membebani Gibran dengan tuduhan yang belum terbukti.
Di sisi lain, polemik ini terus bergulir karena menyangkut rangkaian aksi mahasiswa, pertemuan di Istana Wakil Presiden, dan pengakuan dari Ketua BEM FH UBK. Hingga kini, perhatian publik masih tertuju pada apakah ada pihak lain di balik dugaan pemberian uang tersebut atau tidak.