Partai Golkar menilai biaya ideal pendidikan untuk satu siswa bisa mencapai sekitar Rp18 juta per tahun. Angka itu dinilai masih sangat jauh dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS yang diterima sekolah dari pemerintah.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengatakan selisih antara kebutuhan ideal dan dana BOS masih terlalu lebar. Menurut dia, keadaan ini perlu menjadi perhatian agar mutu pendidikan tidak berhenti pada standar minimum.
Hitungan Golkar atas kebutuhan pendidikan
Sarmuji menjelaskan bahwa kajian Golkar memakai tiga komponen utama. Tiga komponen itu mencakup biaya operasional sekolah, pengeluaran yang ditanggung tenaga pendidik, serta beban biaya yang ditanggung orang tua peserta didik.
| Komponen | Informasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya ideal per siswa | Rp18 juta per tahun | Menurut kajian Golkar |
| Dana BOS SD | Rp900 ribu per siswa per tahun | Jauh di bawah angka ideal |
| Dasar kajian | 3 komponen | Operasional sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa |
“Hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak yang bisa untuk meningkatkan pendidikan siswa menjadi maju, berkualitas, itu sekitar Rp18 juta. Sementara dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp900 ribu. Tentu masih banyak ya selisihnya,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/7).
Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Golkar memiliki standar tinggi untuk pendidikan. Menurut dia, pendidikan perlu diberi ukuran yang memadai agar siswa Indonesia bisa lebih maju dan mampu bersaing dengan peradaban lain di dunia.
Dorongan agar dana BOS dinaikkan
Berdasarkan selisih yang besar itu, Golkar mendorong pemerintah meninjau ulang besaran dana BOS yang disalurkan saat ini. Peningkatan bantuan dinilai perlu agar beban pendidikan tidak terlalu berat ditutup oleh sekolah dan keluarga.
Golkar juga mengusulkan skema pendanaan yang lebih berkeadilan. Penyesuaian itu diminta dengan mempertimbangkan beban daerah serta perbedaan jenis satuan pendidikan yang ada.
Perdebatan soal pembiayaan pendidikan diperkirakan tetap menjadi isu penting dalam pembahasan kebijakan pendidikan. Usulan Golkar ditempatkan sebagai dorongan agar kualitas layanan belajar tidak tertahan oleh keterbatasan anggaran dasar.