Nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, kini berada di bawah sorotan setelah disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan penerimaan uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan memanggil Djaka sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
Setyo menyampaikan bahwa langkah lanjutan masih akan dibahas berdasarkan perkembangan fakta di persidangan. “Nanti akan dikaji dan diolah ya, kemudian dibahas,” kata Setyo kepada wartawan di Kabupaten Serang, Jumat, 22 Mei 2026.
Gus Lilur minta Presiden Prabowo tidak diam
Di tengah perkembangan itu, Gus Lilur melontarkan kritik keras dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil sikap tegas. Ia menilai pembantu presiden harus benar-benar membantu presiden, bukan malah menambah beban politik dan moral.
Menurut Gus Lilur, jabatan setingkat direktur jenderal menuntut tanggung jawab besar dalam menertibkan cukai, menjaga uang negara, dan memastikan tata kelola berjalan bersih. Ia menegaskan bahwa pejabat publik harus hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan sekadar memenuhi panggung pemberitaan.
Penindakan rokok ilegal dinilai tidak cukup
Sebagai pengusaha rokok, Gus Lilur menyebut dirinya memahami medan persoalan yang berkaitan dengan Bea Cukai. Dari sudut pandang itu, ia menilai kepemimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus diuji dari kerja nyata, bukan dari pencitraan atau tindakan yang terlihat tegas di permukaan.
Ia juga menyinggung penindakan terhadap rokok ilegal yang menurutnya tidak cukup jika hanya berhenti pada tampilan heroik. Dalam pandangannya, tindakan semacam itu tidak menyentuh akar masalah bila kepemimpinan lembaga justru dipersoalkan secara moral dan tata kelola.
Gus Lilur bahkan menyebut ada kesan bahwa penindakan tertentu hanya menjadi pertunjukan yang tidak menyelesaikan persoalan inti. Karena itu, ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Respons Kementerian Keuangan dan sorotan publik
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menanggapi nama Djaka Budhi Utama yang muncul dalam perkara Blueray Cargo milik terdakwa John Field. Ia mengatakan akan melihat perkembangan lebih lanjut dan memantau isi persidangan berikutnya.
“Ya nanti kita lihat ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Saat ditanya soal dugaan penerimaan uang suap itu, Purbaya kembali memilih menunggu perkembangan dan menegaskan akan melihat informasi yang muncul dari KPK.
Gus Lilur kemudian meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan pencopotan Djaka Budhi Utama dari jabatannya. Ia menilai keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah cukup serius untuk tidak diabaikan begitu saja.
Dalam pandangan Gus Lilur, seorang pembantu presiden seharusnya memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan sosok yang bekerja menuntaskan masalah, bukan pejabat yang hanya sibuk tampil di ruang publik.
Tekanan terhadap tata kelola Bea Cukai kian besar
Pernyataan Gus Lilur menambah tekanan publik terhadap tata kelola Bea Cukai di tengah dugaan suap yang dibahas di pengadilan. Dalam situasi seperti ini, tuntutan terhadap pejabat publik tidak hanya soal kemampuan administratif, tetapi juga soal keteladanan dan kepercayaan.
Sorotan terhadap Djaka Budhi Utama kini meluas karena menyentuh hubungan antara penegakan hukum, pengawasan lembaga, dan standar moral pejabat negara. Di tengah proses yang masih berjalan, perhatian publik tertuju pada langkah KPK, sikap Kementerian Keuangan, dan keputusan politik Presiden terkait arah pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
