Peluang penurunan harga BBM nonsubsidi kembali menguat ketika harga minyak mentah dunia menunjukkan pelemahan. Pemerintah sedang menyiapkan perhitungan agar perubahan harga dapat memberi ruang bagi konsumen tanpa mengganggu keberlangsungan usaha penyedia energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan belum akan diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah masih mencermati pergerakan harga minyak global yang dapat berubah dalam waktu singkat.
Penyesuaian yang sedang dibahas hanya menyasar BBM nonsubsidi. Pemerintah memastikan tidak ada rencana kenaikan harga untuk BBM subsidi.
| Jenis BBM | Arah Kebijakan | Pertimbangan Pemerintah |
|---|---|---|
| BBM nonsubsidi | Berpeluang disesuaikan turun | Harga minyak dunia dan kondisi pelaku usaha |
| BBM subsidi | Tidak direncanakan naik | Menjaga beban masyarakat |
Bahlil menyebut pemerintah akan menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha penyedia BBM. Forum tersebut digunakan untuk membahas dampak penurunan harga minyak dunia terhadap harga di tingkat konsumen.
“Saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam penghitungan itu, pemerintah juga memantau pergerakan Indonesian crude price atau ICP. Harga minyak mentah Indonesia menjadi salah satu unsur penting karena kondisi pasar minyak global masih bergerak fluktuatif.
Pelemahan harga minyak internasional memang membuka kesempatan bagi harga BBM nonsubsidi untuk turun. Namun, pemerintah belum memandang perubahan pasar tersebut sebagai dasar otomatis untuk menetapkan harga baru.
Kehati-hatian diperlukan karena kebijakan harga harus mempertemukan dua kepentingan yang berbeda. Pengguna BBM nonsubsidi diharapkan tidak mendapat beban berlebih, sementara pelaku usaha perminyakan juga perlu menjaga kelangsungan operasionalnya.
Menurut Bahlil, pengguna BBM nonsubsidi mencakup sekitar 20% dari total pengguna BBM. Kelompok itu disebut sebagai masyarakat yang mampu, tetapi tetap masuk dalam pertimbangan pemerintah saat menyusun formula harga.
“Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna, khususnya yang nonsubsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu tetapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan,” jelas Bahlil.
Pembahasan harga berlangsung di tengah upaya pemerintah menjaga ketersediaan energi nasional. Bahlil telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM dengan sejumlah negara.
Menurut laporan tersebut, pasokan energi nasional diperkirakan aman hingga akhir tahun. Kepastian pasokan itu menjadi konteks penting ketika pemerintah mempertimbangkan langkah penyesuaian harga di pasar domestik.
Beritasatu melaporkan, pemerintah kini menempatkan harga minyak, kondisi konsumen, dan keberlanjutan badan usaha sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Keputusan akhir mengenai harga BBM nonsubsidi akan bergantung pada hasil evaluasi dan pembahasan dengan para penyedia BBM.
Bahlil juga menegaskan perlindungan terhadap pengguna BBM subsidi tetap menjadi perhatian. “Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insyaallah enggak ada kenaikan sama sekali,” pungkasnya.