Pemerintah masih menahan harga Pertalite di Rp10.000 per liter meski selisih dengan harga keekonomian makin lebar. Keputusan ini berarti anggaran negara terus menanggung beban kompensasi agar harga di tingkat konsumen tidak ikut melonjak.
Di sisi lain, skema yang sama juga berlaku untuk Solar yang dipastikan tidak naik hingga akhir tahun 2026. Kebijakan itu dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah.
Beban fiskal makin berat
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menilai penahanan harga BBM subsidi membawa konsekuensi fiskal yang besar. Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan beban tambahan dari kebijakan itu bisa mencapai Rp140 triliun dalam satu tahun.
Menurut Badiul, kebijakan tersebut memang menahan gejolak sosial dalam jangka pendek. Namun, beban itu tidak hilang dan justru bergeser menjadi tekanan yang lebih berat bagi kesehatan anggaran negara.
FITRA juga menghitung bahwa penyesuaian harga sebenarnya bisa menghemat anggaran sekitar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Meski begitu, skenario tersebut berpotensi memicu inflasi di kisaran 1% sampai 1,5%.
Selisih harga makin jauh dari biaya produksi
Harga keekonomian Pertalite disebut sudah berada di sekitar Rp13.500 per liter. Artinya, masih ada selisih sekitar Rp3.500 per liter yang ditutup melalui kompensasi pemerintah.
Badiul menyebut pelemahan rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar AS menjadi salah satu pemicu utama naiknya tekanan biaya. Ia juga menyoroti harga minyak mentah Indonesia yang sudah menembus di atas US$100 per barel sebagai faktor lain yang mendorong biaya produksi BBM dalam negeri.
Kombinasi dua tekanan itu membuat harga BBM subsidi secara keekonomian makin jauh dari harga jual sekarang. Karena itu, keputusan menahan harga ikut berarti pemerintah harus menanggung selisih yang semakin besar.
Pemerintah tetap mempertahankan skema subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi. Ia mengatakan keputusan itu sudah disepakati atas arahan Presiden, dan harga tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun.
Bahlil juga menyebut rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada periode Januari hingga April 2026 masih berada dalam batas aman bagi postur anggaran negara. Dengan dasar itu, pemerintah tetap memilih mempertahankan skema yang ada.
Langkah tersebut ditempatkan sebagai cara untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah tetap harus menerima selisih harga yang kian lebar agar tekanan di tingkat konsumen tidak merembet lebih luas.
Mitigasi disiapkan bila harga minyak bertahan tinggi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran subsidi masih aman meski konflik di Timur Tengah memanas. Pemerintah juga sudah menyiapkan mitigasi jika harga minyak dunia bertahan di level US$100 per barel.
Purbaya menjelaskan bahwa perhitungan anggaran sudah memasukkan asumsi rata-rata harga minyak dunia di level tersebut. Ia menegaskan BBM subsidi berada dalam pengawasan anggaran pemerintah, sedangkan BBM nonsubsidi tidak masuk dalam hitungannya.
Dalam APBN 2026, anggaran subsidi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp381,3 triliun. Pada tahun yang sama, kuota Pertalite ditetapkan 29,26 juta kiloliter dan Solar 18,64 juta kiloliter, sehingga keputusan menahan harga juga terkait dengan upaya menjaga distribusi subsidi tetap sesuai volume yang sudah direncanakan.
