Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai unsur penting dalam pemerataan ekonomi nasional. Ia menilai penguatan dua sektor itu dapat menjadi jalan untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.
Dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6), Prabowo juga menegaskan bahwa desa-desa di Indonesia perlu tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Arah ini dirancang agar hasil pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di satu titik, tetapi lebih merata ke berbagai lapisan masyarakat.
Ekspor SDA Dikunci Lewat Satu Pintu
Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah telah menetapkan ekspor sumber daya alam melalui sistem satu pintu. Kebijakan itu dibuat untuk memperkuat kendali negara atas arus komoditas alam yang selama ini dinilai terlalu mudah mengalir keluar negeri.
Menurut Prabowo, sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam tidak tinggal di dalam negeri. Ia menilai kekayaan alam harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia, bukan lebih banyak dinikmati pihak luar.
Langkah satu pintu ini sekaligus menjadi upaya penertiban tata kelola ekspor. Pemerintah ingin memastikan nilai ekonomi dari sumber daya alam lebih banyak berputar di dalam negeri dan tidak hilang begitu saja dari rantai nilai nasional.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Selain mengatur jalur ekspor, pemerintah juga mendorong investasi besar pada industrialisasi berbasis hilirisasi. Kebijakan ini diarahkan agar bahan mentah tidak langsung keluar sebagai komoditas mentah, tetapi lebih dulu diberi nilai tambah di dalam negeri.
Prabowo menekankan bahwa penguatan industri nasional harus berjalan seiring dengan pengelolaan devisa hasil ekspor. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari ekspor sumber daya alam dapat lebih terasa di dalam negeri dan tidak berhenti pada penjualan bahan mentah semata.
Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menghubungkan pengendalian ekspor dengan penguatan struktur industri nasional. Pendekatan tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi ekonomi yang lebih luas, bukan langkah yang berdiri sendiri.
Ekonomi Harus Tetap Berpegang pada Pancasila
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan bahwa arah ekonomi nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada segelintir kelompok.
Prinsip itu menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam agar tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek. Pemerintah, menurut Prabowo, perlu memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih adil dan lebih merata oleh masyarakat.
Penekanan pada pemerataan ini juga terlihat dari dorongan terhadap koperasi dan UKM. Kedua sektor tersebut dipandang sebagai alat penting untuk memperkuat ekonomi rakyat dan membuka jalan keluar dari kemiskinan.
Dengan rangkaian kebijakan itu, Prabowo memperlihatkan upaya menyatukan pengendalian ekspor SDA, hilirisasi, dan penguatan ekonomi rakyat dalam satu kerangka pembangunan. Fokus akhirnya tetap sama, yaitu memastikan kekayaan alam Indonesia memberi porsi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di dalam negeri.
Source: mediaindonesia.com