Dorongan untuk mengaudit proyek Ibu Kota Nusantara mencuat di tengah kritik keras terhadap arah kebijakan pemindahan ibu kota. Dokter Zulkifli S Ekomei menilai proyek itu menyimpan banyak persoalan, termasuk dugaan penyimpangan anggaran yang menurutnya perlu diperiksa oleh lembaga seperti BPK.
Dalam pandangannya, IKN bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan sumber masalah yang berpotensi meninggalkan kerusakan pada institusi negara. Ia juga menilai pusat perhatian publik justru tertuju pada warisan politik yang ia anggap tidak sehat, bukan pada manfaat nyata bagi negara.
Zulkifli menyampaikan kritik itu dalam podcast Madilog di kanal YouTube Forum Keadilan TV. Di sana, ia melontarkan tudingan keras kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan menyebut ada gejala megalomania serta waham kebesaran dalam cara Jokowi mengambil keputusan.
Ia mengaitkan penilaian tersebut dengan pola kebijakan yang menurutnya tidak konsisten dan kerap berubah di tengah jalan. Salah satu contoh yang ia sorot adalah agenda kenegaraan di IKN yang sempat memicu polemik, karena dianggap tidak lahir dari perhitungan yang matang.
Zulkifli bahkan menyebut langkah-langkah Jokowi lebih mencerminkan ambisi pribadi daripada kebijakan negara. Ia mengatakan, “Saya kira ini ambisi pribadi saja. Megalomania kalau saya lihat sejak awal saya melihat sosok ini ada gangguan kejiwaan gitu.”
Saat membicarakan IKN sebagai warisan politik Jokowi, Zulkifli menolak memandang proyek itu sebagai legasi positif. Menurut dia, yang terlihat justru kerusakan di banyak sisi, termasuk institusi yang dinilainya sudah terdampak masalah.
Ia menegaskan, jika ada aroma korupsi di dalam proyek tersebut, maka label legasi tidak layak disematkan. Dari sudut pandangnya, proyek itu lebih pantas dipahami sebagai sumber persoalan baru daripada simbol keberhasilan pembangunan.
Kritiknya juga menyentuh soal pengawasan terhadap kepala negara dalam sistem ketatanegaraan. Zulkifli mempertanyakan lemahnya mekanisme koreksi setelah Dewan Pertimbangan Agung tidak lagi menjadi bagian dari desain konstitusi lama, sehingga presiden dinilainya bisa bergerak tanpa kontrol efektif.
Sorotan lain diarahkan ke kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada Januari lalu. Zulkifli menilai langkah itu terlalu besar sebagai bentuk penghormatan kepada pendahulunya, sementara banyak persoalan di proyek tersebut belum selesai.
Ketika ditanya soal kemungkinan penerbitan Keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota ke IKN, Zulkifli memberi jawaban tegas. Ia menilai kepres semacam itu tidak akan keluar bila presiden masih berpikir waras, karena beban politik dan mudaratnya dianggap lebih besar daripada manfaat yang mungkin muncul.
Di sisi lain, ia mendorong publik, terutama generasi muda, untuk ikut mengawasi arah kebijakan negara. Baginya, pemindahan fokus nasional ke kawasan baru itu berisiko mengaburkan sejarah Jakarta yang memiliki jejak kuat, sementara IKN tidak mempunyai akar sejarah yang sebanding.