Indonesia memilih menjaga posisi netral ketika China dan Amerika Serikat bersaing memperluas pengaruh di bidang kecerdasan buatan atau AI. Pemerintah menilai AI adalah produk teknologi yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengikuti kepentingan politik salah satu blok.
Sikap itu terlihat dari keterlibatan Indonesia dalam dua jalur kerja sama yang datang dari pusat kekuatan teknologi berbeda. Indonesia telah menandatangani deklarasi pendirian WAICO yang diinisiasi China, sambil memperdalam pembahasan Pax Silica melalui hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, isu digital dan AI tidak menjadi alasan bagi Indonesia untuk berpihak. Menurutnya, teknologi perlu dipisahkan dari persaingan politik antarnegara.
“Dalam masalah digital termasuk ada soal AI maka hal itu adalah produk teknologi dan ini merupakan alat yang sifatnya netral atau ‘non politik’,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Shanghai pada Jumat (17/7). Dalam kesempatan itu, ia didampingi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo serta Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun.
Dua Jalur Kerja Sama dengan Cakupan Berbeda
WAICO dan Pax Silica sama-sama berkaitan dengan perkembangan teknologi global, tetapi tujuan keduanya tidak sepenuhnya sama. Pemerintah memandang perbedaan fokus tersebut memungkinkan dua inisiatif itu berjalan berdampingan.
| Inisiatif | Penggagas | Fokus Utama |
|---|---|---|
| WAICO | China | AI sebagai alat teknologi |
| Pax Silica | Amerika Serikat | Ekosistem digital dan keamanan ekonomi |
WAICO menjadi wadah kerja sama internasional yang menempatkan AI sebagai perhatian utama. Indonesia baru saja bergabung melalui penandatanganan deklarasi pendirian organisasi tersebut.
Di sisi lain, Pax Silica memiliki jangkauan yang lebih luas daripada pembahasan AI. Inisiatif dari Departemen Luar Negeri AS itu mencakup keamanan rantai pasokan mineral kritis, semikonduktor, AI, serta infrastruktur teknologi.
Pembahasan Digital dengan Amerika Serikat
Kerja sama digital Indonesia dan AS juga telah dimuat dalam Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani pada 19 Februari 2026. Perjanjian tersebut memiliki bab khusus mengenai hubungan digital kedua negara.
Airlangga mengatakan pembahasan Pax Silica ingin diperdalam lewat jalur bilateral. “Dalam masalah digital termasuk ada soal AI, kami ingin perdalam yang sifatnya ‘Pax Silica’ yang lebih bilateral,” katanya.
Salah satu pengaturan dalam perjanjian dagang itu terdapat pada Pasal 3. Ketentuan tersebut menyatakan Indonesia tidak boleh menerapkan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS.
Media Indonesia melaporkan ketentuan itu menjadi bagian dari kerangka kerja sama digital kedua negara. Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan upaya Indonesia mempertahankan ruang kerja sama teknologi bersama berbagai mitra.
Jaringan Pax Silica Bertambah
Pax Silica telah merangkul Australia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Taiwan juga menyatakan dukungan atas prinsip deklarasi itu melalui pernyataan bersama dengan AS.
Departemen Luar Negeri AS juga berencana mengumumkan Proyek Bantuan Kecerdasan Buatan Pax Silica untuk Panama. Program tersebut ditujukan untuk mendukung kelancaran rantai pasokan produk AI bernilai tinggi melalui wilayah Panama.
Bagi Indonesia, keterlibatan pada WAICO dan pembicaraan Pax Silica memperlihatkan strategi membuka peluang dari lebih dari satu pusat teknologi. Pemerintah menekankan kerja sama tersebut dapat berlangsung selama berorientasi pada pemanfaatan teknologi.