Indonesia dinilai punya posisi paling kuat untuk memimpin ekonomi halal global karena modal pasarnya sangat besar dari jumlah penduduk Muslim. Di tengah perubahan ekonomi dunia yang cepat, forum B57+ Asia Pacific Regional Chapter menempatkan Indonesia sebagai simpul penting untuk memperluas perdagangan, investasi, dan konektivitas bisnis antarnegara.
Dorongan itu mengemuka dalam agenda Halal Bihalal di Jakarta yang mempertemukan pejabat pemerintah, duta besar, dan pelaku ekonomi lintas kalangan. Pertemuan tersebut tidak lagi memandang ekonomi halal sebagai sektor kecil, melainkan sebagai ruang strategis yang bisa membuka kerja sama lebih luas, baik di kawasan maupun di luar lingkar negara-negara Muslim.
Ekonomi halal masuk arus utama
Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kehadiran B57+ di Asia Pasifik dapat memperkuat jejaring ekonomi antarnegara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Ia melihat forum ini sebagai penghubung yang relevan untuk membangun kerja sama ekonomi yang lebih solid di tengah dinamika global yang terus berubah.
Nasaruddin juga menekankan bahwa ekonomi halal kini telah berkembang jauh dari urusan ibadah semata. Makanan halal, keuangan syariah, kosmetik, dan halal lifestyle disebut sudah menjadi bagian dari arus utama ekonomi dunia.
Pandangan itu menunjukkan bahwa sektor halal tidak lagi hanya berkaitan dengan kebutuhan umat Muslim. Pasarnya kini semakin luas dan modern, sehingga peluang pengembangannya tidak bisa dipandang sebagai isu niche atau terbatas.
Kepercayaan dan kolaborasi jadi kunci
Ketua Umum B57+ Asia Pacific Regional Chapter Arsjad Rasjid menyoroti pentingnya membangun kepercayaan antarpelaku bisnis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi agar peluang ekonomi halal bisa dimanfaatkan secara maksimal.
Arsjad menilai pasar halal termasuk salah satu yang paling siap dikembangkan di tengah ketidakpastian global. Ia juga menyebut ekosistem halal bersifat lintas budaya dan lintas kawasan, sehingga peluang tumbuhnya tidak hanya terbuka bagi negara berpenduduk Muslim.
Dalam forum itu, proyeksi nilai ekonomi halal global yang diperkirakan mencapai USD 9,5 triliun pada 2030 juga ikut menjadi perhatian. Angka tersebut memperlihatkan besarnya ruang pertumbuhan jika kolaborasi dibangun secara terarah dan konsisten.
Arsjad menegaskan bahwa misi B57+ tidak berhenti pada memperbesar jaringan. Menurut dia, tujuan akhirnya adalah mengubah kekuatan bersama menjadi kemakmuran bersama melalui perdagangan, investasi, dan konektivitas bisnis konkret.
Posisi Indonesia dianggap sangat strategis
Sekretaris Jenderal B57+ Indonesia Eka Sastra menilai Indonesia berada dalam posisi yang sangat strategis. Alasannya sederhana, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan modal demografis itu dinilai tidak boleh dibiarkan terbuang.
Eka menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal tidak bisa dijalankan sendiri oleh satu pihak. Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi syarat agar agenda ekonomi halal tidak berhenti pada wacana dan bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian.
Dalam pandangan forum tersebut, Indonesia berpeluang menjadi penghubung penting bagi pasar halal regional. Peran itu dinilai semakin relevan ketika B57+ mulai memperluas jejaring ke negara-negara non-OKI di Asia Pasifik.
Jejaring B57+ meluas ke kawasan baru
B57+ Asia Pacific Regional Chapter juga menyiapkan pengembangan konektivitas bisnis ke luar lingkar negara Muslim. Vietnam masuk dalam daftar sasaran, sementara Australia dan Selandia Baru juga menjadi target perluasan jaringan.
Langkah itu menunjukkan bahwa B57+ tidak hanya membangun solidaritas internal di antara negara-negara Muslim. Di saat yang sama, forum ini juga berupaya menjembatani potensi ekonomi halal dengan mitra di kawasan yang lebih luas.
Dengan arah seperti itu, Indonesia diproyeksikan menjadi simpul penting yang menghubungkan pasar halal regional dengan arus perdagangan dan investasi yang lebih besar. Posisi ini membuat modal demografis Muslim Indonesia dipandang sebagai aset strategis yang harus diarahkan ke kerja sama ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.