Indonesia menempatkan BRICS sebagai salah satu ruang penting untuk memperkuat posisi negara-negara berkembang di tengah dunia yang masih diliputi ketidakpastian. Di New Delhi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa blok ini dapat membantu mendorong tatanan global yang lebih adil, inklusif, dan setara.
Pandangan itu menggarisbawahi peran BRICS bukan sekadar sebagai forum kerja sama ekonomi dan diplomasi. Bagi Indonesia, kekuatan utama blok tersebut justru ada pada kemampuannya memperbesar pengaruh Global South dalam percaturan internasional.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri BRICS yang membahas tema “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability”, Indonesia membawa pesan agar suara negara berkembang semakin kuat terdengar. Sugiono menilai penguatan posisi Global South penting agar negara-negara Selatan tidak hanya menjadi penonton dalam pembentukan arah dunia ke depan.
Salah satu titik tekan Indonesia adalah dorongan agar BRICS ikut lebih aktif menjaga stabilitas internasional. Dalam sesi tertutup yang membahas isu global dan regional, pemerintah menegaskan bahwa hukum internasional harus ditegakkan secara konsisten.
Indonesia juga mengingatkan bahwa standar ganda tidak boleh dibiarkan dalam menghadapi konflik dan krisis global. Sikap itu menunjukkan keinginan agar BRICS berperan lebih jauh daripada sekadar forum konsultasi antarnegara anggota.
Di sisi lain, Indonesia kembali menegaskan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara. Pemerintah juga menyoroti bahwa perlindungan personel penjaga perdamaian dunia tidak bisa ditawar, terutama setelah gugurnya empat prajurit penjaga perdamaian Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL.
Atas insiden itu, Indonesia menuntut akuntabilitas penuh. Pemerintah menilai keselamatan personel PBB harus menjadi prioritas utama dalam situasi konflik yang masih memanas di berbagai wilayah.
Selain isu keamanan dan perdamaian, Jakarta mendorong reformasi tata kelola global di bidang perdagangan. Pemerintah menegaskan bahwa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO harus tetap menjadi fondasi utama sistem perdagangan yang terbuka dan non-diskriminatif.
Dorongan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa BRICS dapat membantu memperkuat arsitektur ekonomi global yang lebih seimbang. Dalam pandangan Indonesia, forum ini bisa menjadi ruang penting untuk memperbesar kerja sama negara-negara berkembang dalam menghadapi ketidakpastian dunia.
Indonesia juga menyambut baik peran New Development Bank atau NDB. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan proses internal untuk bergabung dengan lembaga pembiayaan multilateral milik BRICS tersebut.
Keikutsertaan Indonesia di BRICS dinilai strategis karena membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Bidang yang disorot meliputi perubahan iklim, ketahanan energi, kesehatan, dan transformasi digital.
Status Indonesia sebagai anggota penuh pada tahun kedua memperkuat posisi itu. Pemerintah memandang keanggotaan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat suara negara berkembang dalam percaturan global.
BRICS sendiri disebut menyumbang sekitar 28% hingga 30% terhadap PDB global dan mewakili sekitar 45% populasi dunia. Besarnya pengaruh itu membuat blok ini dipandang memiliki ruang besar untuk ikut menentukan arah tatanan dunia ke depan.
Pertemuan para menteri luar negeri di New Delhi juga menjadi bagian dari persiapan menuju BRICS Summit ke-18 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Dalam agenda lanjutan itu, para kepala negara akan merumuskan arah kebijakan BRICS untuk dekade ketiga sejak blok tersebut dibentuk pada 2006.
Indonesia melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memastikan suara Global South tetap terdengar lebih kuat. Bagi Jakarta, ruang BRICS perlu dimanfaatkan untuk mendorong pembahasan ekonomi, keamanan, dan tata kelola dunia yang lebih seimbang.
