Andrew Bailey menempatkan stablecoin di pusat perdebatan baru antara Inggris dan Amerika Serikat. Gubernur Bank of England itu memperingatkan bahwa perbedaan standar bisa memicu gesekan regulasi, sekaligus membuat Inggris ikut terseret sebagai tempat pelarian dana saat pasar mengalami tekanan.
Kekhawatiran utamanya tertuju pada stablecoin berbasis dolar yang tidak memiliki mekanisme penebusan langsung yang jelas. Dalam skenario pasar terguncang, Bailey menilai token semacam itu dapat menjadi jalur yang dicari pemegang aset untuk memindahkan dana ke tempat yang dianggap paling aman.
Bailey menegaskan bahwa stablecoin hanya akan berfungsi dengan baik jika ada standar internasional yang jelas. Ia menyampaikan pandangan itu dalam konferensi Bank of England tentang ketidakseimbangan keuangan, sambil memberi sinyal bahwa benturan aturan dengan Washington dapat menjadi masalah besar bila tidak dikelola.
Sebagai ketua Financial Stability Board, Bailey juga sudah lama mengingatkan bahwa token yang dipatok ke dolar dapat mengikis kedaulatan moneter. Pada saat yang sama, ia mendorong bank-bank Inggris untuk lebih memilih tokenized deposits daripada menerbitkan stablecoin sendiri.
Peringatan Bailey tidak hanya berkaitan dengan desain produk. Ia juga mengaitkannya dengan risiko rush pada stablecoin, ketika arus penebusan berpotensi mengalir ke Inggris dan memberi tekanan tambahan pada sistem keuangan lokal.
Di sisi lain, tekanan terhadap stablecoin juga datang dari Eropa. Presiden European Central Bank Christine Lagarde ikut menolak stablecoin dan menilai token yang didenominasikan euro pun tetap membawa risiko bagi stabilitas keuangan serta transmisi kebijakan moneter.
Sikap Bailey dan Lagarde muncul setelah Donald Trump menandatangani GENIUS Act pada Juli lalu. Setelah itu, FDIC dan OCC mulai mengajukan aturan implementasi, sementara Senate Banking Committee dijadwalkan membahas CLARITY Act bulan ini.
Dinamika tersebut membuat aturan stablecoin berubah menjadi salah satu arena penting dalam persaingan regulasi global. Agenda struktur pasar yang ditargetkan Gedung Putih untuk lolos pada 4 Juli ikut menambah bobot dari perdebatan ini.
Meski begitu, Financial Stability Board tidak punya kewenangan untuk membuat aturan langsung. Christian Walker, ketua sekaligus salah satu pendiri Stablecoin Standard, menilai kekuatan lembaga itu ada pada kemampuannya membentuk konsensus internasional dasar yang sering diikuti yurisdiksi lain saat risiko lintas batas muncul.
Walker juga menegaskan bahwa stablecoin pada dasarnya bersifat global. Karena itu, fragmentasi jangka panjang antara rezim AS, Inggris, Uni Eropa, dan Asia akan sulit dipertahankan, sementara rekomendasi FSB tetap memengaruhi cara bank sentral, regulator prudensial, dan pelaku institusional menilai kredibilitas serta risiko sistemik.
Di tengah peringatan soal benturan regulasi, sebagian pelaku industri justru melihat masalah utamanya bukan pada penebusan lintas negara, melainkan pada kualitas cadangan dan transparansi. Ran Hammer, chief business officer di Orbs, mengatakan instrumen berbasis dolar sudah lama berfungsi di luar negeri tanpa jalur penebusan langsung ke bank sentral dan tetap berjalan.
Jamie Green, COO Superset, membaca peringatan Bailey sebagai kekhawatiran bahwa kerangka AS telah memindahkan tekanan penebusan ke yurisdiksi yang punya jaminan konversi lebih kuat. Menurutnya, Inggris bisa menjadi penampung risiko penebusan ketika pasar stres.
Rohit Sahblok, managing director di GRT Consulting, memberi penjelasan berbeda tentang dua kerangka itu. Ia mencatat bahwa kerangka AS memperluas penebusan hingga jendela tujuh hari saat stres, sedangkan rezim Inggris menuntut penebusan 1:1 setiap saat melalui simpanan bank sentral.
Ada pula pandangan bahwa pengaruh paling nyata bukan datang dari FSB, melainkan dari akses pasar. James Brownlee, CEO perusahaan stablecoin t-0 yang didukung Tether, menilai Inggris dapat menutup stablecoin AS yang tidak patuh dari jalur pembayaran teregulasi.
Brownlee menyebut langkah itu sebagai hambatan dagang de facto, dan menilai tekanan seperti itu jauh lebih sulit diabaikan dibanding rekomendasi yang tidak mengikat. Ia juga mengingatkan bahwa memutus bisnis Inggris dari sistem pembayaran global yang lebih murah dan mudah akan membawa biaya tersendiri bagi pasar.