Penundaan insentif kendaraan listrik kembali memunculkan tanda tanya besar bagi pasar dan pelaku industri. Institute for Essential Services Reform atau IESR menilai keputusan itu dapat mengganggu iklim investasi sekaligus memperlambat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.
Alarm terkuat datang dari indikasi pergeseran investasi di sektor ini. Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, menyebut pada bulan Juni ini ada dua pabrikan otomotif yang memilih beralih ke bisnis kendaraan listrik, tetapi justru merelokasi fasilitasnya ke Vietnam.
Negara tersebut dinilai lebih mendukung bisnis kendaraan listrik. Bagi IESR, sinyal itu menunjukkan Indonesia perlu memberi kepastian kebijakan lebih cepat jika ingin tetap menarik di mata investor.
Ketidakpastian yang berulang
Pemerintah sempat menjanjikan insentif kendaraan listrik berlaku pada Juli 2026, tetapi kini penerapannya ditunda setidaknya hingga Agustus 2026. Alasannya, skema insentif masih berada dalam tahap kajian.
Deon menilai penundaan yang terjadi berulang kali memperlihatkan ketidakpastian kebijakan pemerintah terhadap industri ini. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan atas dukungan pemerintah Indonesia pada kendaraan listrik.
Keraguan itu, lanjut Deon, berdampak langsung pada keyakinan investor. Industri kendaraan listrik membutuhkan arah kebijakan yang jelas agar investasi tidak tertahan di tengah perubahan aturan yang terus bergeser.
Dampak terasa di pasar
IESR menyoroti berakhirnya insentif penjualan kendaraan listrik, khususnya motor listrik, pada akhir 2024. Setelah itu, tingkat adopsi kendaraan listrik turun dan penjualan motor listrik merosot 80 persen pada kuartal I-2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data itu memperlihatkan bahwa ketiadaan insentif ikut mengurangi minat beli calon konsumen. Jika minat pasar melemah, laju adopsi kendaraan listrik di Indonesia juga ikut melambat.
Situasi tersebut tidak hanya memengaruhi penjualan, tetapi juga persepsi pelaku usaha terhadap prospek pasar. Bagi investor, pasar yang bergerak lambat dan kebijakan yang berubah-ubah cenderung dianggap berisiko lebih tinggi.
| Fakta | Rincian | Dampak |
|---|---|---|
| Rencana insentif | Semula Juli 2026, ditunda setidaknya hingga Agustus 2026 | Menambah ketidakpastian |
| Motor listrik | Penjualan turun 80 persen pada kuartal I-2025 | Adopsi pasar melemah |
| Relokasi pabrikan | Dua pabrikan otomotif disebut beralih ke Vietnam | Menjadi sinyal ke investor |
Insentif perlu lebih terarah
Di tengah tekanan geopolitik global yang memengaruhi ketahanan energi Indonesia, percepatan adopsi kendaraan listrik dinilai menjadi prioritas strategis. Kendaraan listrik memiliki efisiensi energi yang lebih baik dibanding kendaraan konvensional dan dapat mengandalkan sumber energi yang sepenuhnya bergantung dari dalam negeri.
IESR menilai pemberian insentif dapat mendorong penggunaan kendaraan listrik secara lebih luas. Efek lanjutannya adalah berkurangnya ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan menguatnya ketahanan fiskal.
Karena itu, IESR mendorong pemerintah segera menerapkan insentif baru. Namun, skemanya disarankan tidak lagi bersifat umum seperti sebelumnya.
Usulan insentif berbasis kinerja
IESR mengusulkan insentif berbasis kinerja atau performance-based incentive. Skema ini dapat mempertimbangkan jarak tempuh per pengisian daya, kapasitas baterai, dan tingkat efisiensi energi kendaraan.
Pendekatan tersebut dinilai membuat setiap rupiah insentif memberi hasil yang lebih terukur. Deon menyebut penghematan konsumsi BBM bahkan dapat mencapai 1 liter per motor per hari jika desain insentif dibuat sesuai kinerja kendaraan.
Kepastian kebijakan menjadi kunci utama bagi industri. Bagi pelaku usaha, kejelasan insentif bukan hanya soal pasar jangka pendek, tetapi juga penentu apakah Indonesia tetap dipandang sebagai tujuan investasi yang stabil dan menarik.