Skema insentif mobil listrik yang disiapkan pemerintah mulai mengarah ke baterai berbasis nikel. Kebijakan ini tidak menyentuh kendaraan hybrid, melainkan hanya mobil listrik berbasis baterai yang menjadi fokus utama program.
Pendekatan baru itu memakai diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebagai bentuk bantuan. Besaran insentifnya disebut berada di kisaran 40 persen hingga 100 persen, dengan tingkat kandungan nikel dalam baterai menjadi salah satu penentu utama.
Pada tahap awal, pemerintah berencana menyalurkan subsidi untuk 100 ribu unit mobil listrik. Program tersebut ditargetkan mulai berlaku bulan depan dan diarahkan untuk memperkuat adopsi kendaraan listrik di pasar domestik.
Struktur insentif yang dikaitkan dengan kandungan nikel membuat kebijakan ini berbeda dari pola dukungan sebelumnya. Semakin tinggi kandungan nikelnya, semakin besar peluang kendaraan memperoleh diskon penuh 100 persen.
Di tengah kabar itu, BYD Indonesia memberi respons hati-hati namun positif. Head of PR & Government Relations BYD Indonesia, Luther Panjaitan, mengatakan perusahaan belum dapat berbicara banyak soal rincian aturan yang masih belum dijelaskan sepenuhnya.
Meski begitu, Luther menilai arah kebijakan tersebut baik bila benar diterapkan di Indonesia. Ia memandang pemerintah sedang berupaya mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada subsidi bahan bakar.
Menurut Luther, kondisi global yang makin kompleks juga membuat Indonesia perlu menekan penggunaan kendaraan berbahan bakar. Dalam pandangan BYD, kebijakan baru ini dapat menjadi salah satu pendorong menuju perubahan itu.
Bagi BYD, insentif seperti ini berpotensi menjadi dorongan tambahan bagi penjualan mobil listrik. Luther menyebut perusahaan melihat kebijakan sebagai bagian dari dinamika pasar yang terus berkembang, sementara strategi BYD tetap diarahkan untuk jangka panjang.
Ia juga menegaskan bahwa baterai nikel maupun lithium ferro phosphate atau LFP sama-sama punya peran dalam mendukung agenda elektrifikasi nasional. Karena itu, BYD belum mau langsung berasumsi akan bergeser ke baterai nickel manganese cobalt atau NMC hanya karena insentif yang mungkin lebih besar untuk kendaraan berbasis nikel.
Sikap tersebut menunjukkan BYD memilih tetap berhati-hati di tengah perubahan arah kebijakan. Perusahaan menegaskan fokus utamanya bukan sekadar mengejar insentif sesaat, melainkan menjaga arah strategi jangka panjang di pasar mobil listrik Indonesia.
Di sisi lain, rencana insentif berbasis nikel ikut menambah warna baru dalam persaingan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya mendorong adopsi mobil listrik, tetapi juga memberi sinyal bahwa struktur baterai dapat ikut memengaruhi besaran dukungan fiskal yang diterima konsumen.
Pendekatan itu juga membuka ruang pembahasan tentang teknologi baterai yang berpotensi lebih dominan ke depan. Dengan LFP dan baterai nikel sama-sama disebut memiliki peran, kebijakan pemerintah terlihat ingin mendorong ekosistem listrik tanpa mengunci pilihan pada satu jenis baterai saja.
Bagi industri, sinyal seperti ini penting karena dapat memengaruhi arah pengembangan produk dan strategi pasar. BYD sendiri tetap menyambut baik setiap kebijakan yang dinilai dapat mempercepat transisi energi dan mendorong penjualan mobil listrik di dalam negeri.
Source: www.cnnindonesia.com