Iran menegaskan tidak akan memberi ruang bagi keterlibatan asing dalam operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa pengamanan jalur perairan strategis itu sepenuhnya berada di tangan otoritas Iran.
Pernyataan tersebut menjadi penolakan keras atas rencana Prancis untuk ikut membersihkan ranjau di kawasan itu. Gharibabadi juga menegaskan bahwa pengaturan paralel atau operasi yang melibatkan pihak luar tidak akan diizinkan.
Selat yang diperebutkan karena peran energinya
Selat Hormuz memegang posisi penting sebagai jalur distribusi minyak mentah dan gas alam cair ke berbagai negara. Karena itu, setiap ketegangan di wilayah ini langsung memicu kekhawatiran soal pasokan energi dan stabilitas ekonomi dunia.
Pengawasan militer Iran yang ketat di kawasan tersebut membuat isu intervensi asing semakin sensitif. Teheran memandang kendali atas keamanan maritim di selat itu sebagai bagian dari kedaulatan nasional yang tidak bisa dinegosiasikan.
Paris menyebut kebebasan navigasi, Teheran menolak
Iran menilai langkah Prancis tidak cukup kuat untuk membenarkan keterlibatan pihak luar. Gharibabadi bahkan memperingatkan Paris agar tidak memperumit situasi yang menurutnya masih sensitif dan kompleks.
Peringatan itu ia sampaikan melalui platform media sosial X setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana kerja sama maritim dengan Kesultanan Oman. Paris berdalih pembersihan ranjau laut diperlukan demi menjaga kebebasan navigasi internasional.
| Isu | Sikap Iran | Alasan Utama |
|---|---|---|
| Pembersihan ranjau di Selat Hormuz | Menolak keterlibatan asing | Kendali keamanan harus berada di tangan otoritas Iran |
| Pengaturan paralel | Tidak diizinkan | Dianggap mencampuri wilayah yang sensitif dan strategis |
| Kerja sama maritim Prancis-Oman | Dipandang tidak perlu | Iran menilai argumen kebebasan navigasi belum cukup membenarkan intervensi |
Rujukan operasional dan dampak politik
Dalam artikel referensi disebutkan bahwa Iran mengacu pada Pasal 5 MoU Islamabad untuk menegaskan kendali penuh operasional Selat Hormuz. Disebut pula bahwa kesepakatan daring yang diteken Teheran dan Washington pada Juni lalu mengatur pemulihan transit maritim berkala.
Koordinasi keamanan laut dalam skema itu disebut berada di tangan otoritas pertahanan Iran. Dengan dasar itu, Teheran menilai operasi semacam pembersihan ranjau harus berjalan sesuai aturan yang tidak melibatkan kekuatan asing.
Sengketa ini juga menambah daftar gesekan diplomatik Iran dengan negara-negara Barat. Teheran memandang langkah sepihak Paris dapat mencederai kesepakatan navigasi sementara yang sebelumnya sudah dibangun.
Situasinya makin rumit karena kawasan masih dibayangi konflik militer terbuka yang disebut pecah pada 28 Februari 2026. Dalam kondisi seperti itu, setiap upaya luar untuk masuk ke urusan keamanan Selat Hormuz berisiko memperbesar ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Bagi Iran, penolakan terhadap Prancis bukan sekadar soal operasi teknis pembersihan ranjau, melainkan juga ujian atas kedaulatan di jalur pelayaran paling strategis di kawasan. Teheran kembali menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi intervensi asing dalam pengamanan Selat Hormuz.
