Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan layanan perizinan kapal nelayan kecil melalui program jemput bola tidak dipungut biaya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta masyarakat segera melapor bila menemukan adanya pungutan dalam proses pengurusan izin tersebut.
Penegasan itu disampaikan saat penyerahan simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada nelayan dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kota Tegal. Luthfi juga meminta para nelayan yang sudah dilayani untuk mengabarkan program itu kepada rekan-rekannya.
“Kasih tahu temannya yang lain, suruh ke sini biar segera diproses. Semoga berkah nggih,” ujar Luthfi.
Jemput bola sampai ke pesisir
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, menjelaskan layanan ini menyasar nelayan yang menangkap ikan di wilayah perairan di bawah 12 mil laut. Wilayah tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Melalui inovasi Jebol Ikan atau Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan, petugas mendatangi kawasan pesisir untuk membantu nelayan mengurus dokumen yang dibutuhkan. Skema ini disiapkan agar layanan publik lebih mudah menjangkau kelompok nelayan kecil yang selama ini kesulitan mengakses sistem digital.
Pendampingan dari awal hingga izin terbit
Sakina menyebut banyak nelayan kecil masih kesulitan menggunakan layanan perizinan berbasis digital, termasuk OSS RBA atau Online Single Submission Risk-Based Approach. Karena itu, petugas turun langsung untuk membantu dari tahap awal proses.
Pendampingan yang diberikan mencakup pembuatan email, pengisian data di OSS RBA, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Usaha Perikanan, dan Surat Izin Penangkapan Ikan. Seluruh proses itu dipastikan gratis.
Menurut Sakina, legalitas usaha penting karena memberi kepastian hukum bagi nelayan. Dengan izin resmi, nelayan dapat menunjukkan bahwa kapal dan usahanya sah saat ada pengawasan dari petugas kelautan dan perikanan.
Sudah menjangkau Brebes dan Tegal
Program jemput bola ini telah dijalankan di sejumlah wilayah pesisir seperti Kabupaten Brebes dan Kota Tegal. Pemerintah provinsi menyebut layanan tersebut akan terus dilanjutkan ke wilayah lain.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Brebes, Rudi Hartono, mengatakan layanan itu sangat membantu nelayan memperoleh legalitas usaha tanpa proses yang rumit. Ia menyebut ratusan nelayan di Brebes sudah memanfaatkan layanan tersebut.
Rudi juga menuturkan masih ada sebagian nelayan yang belum mengurus izin karena keterbatasan informasi. Selain itu, ribuan kapal nelayan kecil di Brebes juga telah memperoleh dokumen pas kecil dan Elektronik Buku Kapal Perikanan.
“Dengan adanya jemput bola itu nelayan merasa terbantu. Tidak ada biaya sepeser pun. Nelayan akhirnya memiliki izin semua,” ujar Rudi.
Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang rutin menghadirkan layanan perizinan langsung ke wilayah pesisir. Menurutnya, langkah ini membuat nelayan lebih mudah mendapatkan legalitas usaha dan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih aman serta terlindungi secara hukum.