Pemilik mobil yang jarang keluar garasi berpotensi paling diuntungkan jika wacana penghapusan pajak kendaraan lalu diganti dengan jalan berbayar benar-benar diterapkan. Dalam skema itu, biaya tidak lagi muncul semata karena status kepemilikan, melainkan mengikuti seberapa sering kendaraan melintas di ruas yang dikenai pungutan.
Gagasan tersebut mencuat dari Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan langsung memantik perdebatan. Alasannya sederhana, karena cara membayar penggunaan mobil akan berubah dari beban rutin tahunan menjadi biaya yang bergantung pada pemakaian jalan.
Biaya mengikuti mobilitas, bukan sekadar kepemilikan
Skema yang dibicarakan mengarah pada pola pay-as-you-go, sehingga biaya baru muncul saat kendaraan benar-benar melintas di ruas tertentu. Karena itu, mobil yang lebih sering diam di rumah atau hanya dipakai sesekali tidak langsung terkena tagihan penuh seperti pada pajak kendaraan biasa.
Pendekatan seperti ini dianggap lebih ringan bagi kendaraan yang jarang dipakai, termasuk mobil koleksi atau mobil akhir pekan. Sebaliknya, kendaraan yang setiap hari memenuhi jalan utama akan lebih sering berhadapan dengan biaya.
Bukan tol, tapi alat pengendali kemacetan
Jalan berbayar memang kerap disamakan dengan tol, padahal keduanya memiliki tujuan berbeda. Tol umumnya dibangun untuk mengembalikan biaya investasi infrastruktur, sedangkan jalan berbayar diarahkan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di area tertentu.
Institute for Transportation and Development Policy atau ITDP menjelaskan bahwa fungsi utamanya adalah manajemen lalu lintas. Sasaran kebijakan ini adalah menekan kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara di kawasan perkotaan.
Skema yang dimaksud dikenal sebagai Electronic Road Pricing atau ERP. Penerapannya bukan pada jalan tol baru, melainkan pada jalan arteri perkotaan yang sudah ada dan selama ini menjadi titik macet.
Cara kerja yang tidak membuat antrean baru
ERP dirancang memakai teknologi yang membuat pengendara tidak perlu berhenti di gerbang pembayaran. Sistemnya menggunakan Automatic Plate Number Recognition atau ANPR untuk membaca pelat nomor kendaraan secara otomatis saat mobil melintas.
Pemindaian berlangsung nirkabel dan tidak membutuhkan palang fisik. Saldo dapat dipotong melalui identifikasi pelat nomor atau unit elektronik yang dipasang di dalam kabin, sehingga arus lalu lintas tetap bergerak normal.
Tarif bisa berbeda sesuai waktu dan ukuran kendaraan
Salah satu bagian yang paling disorot dari wacana ini adalah tarif yang tidak dipukul rata. Besarnya biaya dapat menyesuaikan waktu melintas, ukuran kendaraan, dan bobot kendaraan.
Artinya, kendaraan yang lewat pada jam sibuk berpotensi membayar lebih mahal. Kendaraan yang lebih besar juga disebut bisa dikenai tarif lebih tinggi dibanding mobil kecil.
Dedi Mulyadi menekankan bahwa semakin berat kendaraannya, semakin tinggi pula kewajiban membayar. Pola ini disebut memberi rasa keadilan karena beban biaya mengikuti tingkat penggunaan ruang jalan.
Sudah ada contoh penerapan di kota besar
Gagasan jalan berbayar bukan hal baru di dunia. Sejumlah kota besar sudah lebih dulu menerapkannya untuk menghadapi kemacetan yang kronis.
Di Stockholm, Swedia, skema ini disebut mampu menurunkan volume lalu lintas hingga 20 persen. Waktu perjalanan juga menjadi lebih singkat setelah kebijakan tersebut berjalan.
London, Inggris, juga mengalami penurunan emisi gas buang yang signifikan setelah menerapkan kebijakan serupa. Pendapatan dari jalan berbayar kemudian disalurkan untuk pengembangan transportasi publik.
Konteks itu membuat perdebatan di Jawa Barat tidak hanya berhenti pada soal pajak kendaraan. Yang ikut dipertanyakan adalah apakah jalan berbayar bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk membiayai penggunaan jalan sekaligus mengendalikan kemacetan di kawasan perkotaan.