Pemprov Jawa Barat menegaskan kendaraan listrik yang melintas dan beroperasi di wilayahnya tetap berada dalam kewajiban membayar pajak. Posisi itu membuat mobil maupun motor listrik tidak diperlakukan sebagai pengecualian dalam urusan kontribusi daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa kendaraan listrik tetap memakai jalan yang dibangun dan dirawat bersama. Dari pandangan itu, kewajiban pajak dinilai masih relevan karena setiap kendaraan sama-sama menikmati fasilitas publik yang tersedia.
Pajak kendaraan dianggap menopang pembangunan daerah
Dedi Mulyadi menempatkan pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu penopang penting bagi kebutuhan daerah. Ia menilai, jika kewajiban tersebut dihapus, pemerintah daerah akan semakin sulit menjalankan pembangunan secara optimal.
Dalam pandangannya, penerimaan dari pajak kendaraan tidak berhenti sebagai pungutan semata. Dana itu masuk sebagai pemasukan daerah yang kemudian dipakai untuk mendukung kepentingan publik.
Karena alasan itulah, kendaraan listrik tetap dimasukkan ke dalam kerangka kewajiban yang sama selama masih menggunakan fasilitas jalan milik bersama. Pemprov Jabar memandang skema tersebut sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan yang kembali ke masyarakat.
Jalan yang dipakai semua kendaraan jadi dasar kebijakan
Dedi juga mengaitkan sikap itu dengan kondisi sederhana di lapangan. Semua kendaraan, baik listrik maupun bukan, tetap melintas di jalan yang dibangun dan dipelihara bersama.
Selama infrastruktur jalan dipakai setiap hari, ia menilai dasar untuk menarik pajak masih kuat. Ia menyatakan masyarakat tidak akan keberatan membayar pajak apabila jalan yang dilalui berada dalam kondisi baik.
Hubungan antara pajak dan kualitas infrastruktur menjadi alasan utama mengapa kendaraan listrik tidak mendapat perlakuan khusus dalam urusan kontribusi daerah. Dengan begitu, kewajiban pajak tetap ditempatkan sebagai bagian dari pemakaian fasilitas publik.
Manfaat yang diharapkan kembali ke masyarakat
Di sisi lain, Dedi menegaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan diharapkan tetap menjadi sumber pemasukan yang bermanfaat bagi daerah. Hasilnya dipandang dapat kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang lebih baik.
Cara pandang itu membuat pajak kendaraan bermotor tidak hanya dinilai sebagai kewajiban administratif. Pajak juga diposisikan sebagai instrumen yang berkaitan langsung dengan layanan publik dan kebutuhan daerah.
Dalam skema tersebut, kendaraan listrik bukan hanya dilihat sebagai alat transportasi ramah lingkungan. Kendaraan itu juga tetap masuk ke dalam ekosistem pendanaan daerah yang menopang berbagai agenda pembangunan.
Ada kemudahan administrasi, tetapi kewajiban tetap berjalan
Selain menegaskan soal pajak, Dedi juga menyoroti penyederhanaan urusan administrasi kendaraan di Jawa Barat. Saat ini, masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa kartu tanda penduduk atau KTP pemilik kendaraan pertama saat mengurus administrasi kendaraan.
Kebijakan itu disebut sebagai bentuk kemudahan layanan bagi masyarakat. Namun kemudahan administrasi tersebut tidak mengubah sikap Pemprov Jawa Barat mengenai pajak kendaraan yang tetap harus berjalan.
Dengan demikian, ada dua arah kebijakan yang berjalan bersamaan. Proses administrasi dibuat lebih sederhana, sementara kontribusi melalui pajak tetap diminta agar pemasukan daerah tidak terputus.
Arah kebijakan Pemprov Jabar
Langkah Pemprov Jawa Barat memperlihatkan upaya menyeimbangkan layanan yang lebih mudah dengan kewajiban fiskal yang tetap dijaga. Kendaraan listrik tidak diposisikan sebagai kendaraan yang bebas kontribusi hanya karena memakai tenaga listrik.
Selama kendaraan tetap memakai jalan dan fasilitas publik lain, pemerintah daerah menilai kewajiban pajak masih memiliki dasar. Bagi Dedi Mulyadi, posisi itu sejalan dengan kebutuhan daerah untuk terus membiayai pembangunan infrastruktur dan menjaga manfaatnya kembali ke masyarakat.
Source: www.beritasatu.com