Jawa Tengah Genjot Perbaikan Jalan, Rp200 Miliar Digelontorkan Untuk Kejar Kemantapan 96 Persen

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi yang rusak. Dana itu diarahkan ke ruas-ruas yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, dengan target akhir membuat kemantapan jalan naik ke kisaran 95–96 persen.

Langkah percepatan ini ditempuh melalui Perkada agar pekerjaan pemeliharaan bisa dimulai lebih cepat dan tidak menunggu anggaran perubahan pada bulan September. Ahmad Luthfi menilai cara ini perlu dipakai karena kondisi jalan provinsi ikut tertekan setelah musim hujan berkepanjangan yang melanda Jawa Tengah hingga awal 2026.

Fokus perbaikan diarahkan ke ruas paling rusak

Sejumlah ruas masuk daftar prioritas utama, terutama jalur Randublatung–Cepu yang sempat ramai dikritik warga. Selain itu, perbaikan juga menyasar Keling–Kelet di Kabupaten Jepara, sejumlah titik di wilayah Soloraya, serta ruas lain di Wonogiri.

Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyebut sebaran anggaran itu sudah dibagi untuk berbagai usulan perbaikan yang masuk ke pemerintah provinsi. Pemerintah daerah juga telah memetakan titik prioritas lain di berbagai wilayah agar penanganan tidak hanya terpusat pada satu kawasan.

Targetnya mendekati capaian tahun sebelumnya

Pemprov Jawa Tengah ingin mengembalikan kondisi jalan provinsi ke level yang mendekati capaian 2025. Pada tahun itu, kemantapan jalan tercatat berada di angka 94,4 persen, dan target baru yang dipasang kini adalah melampaui atau setidaknya mendekati kondisi tersebut.

Menurut perhitungan sementara yang disampaikan Henggar, dukungan dari Perkada ditambah APBD Perubahan diperkirakan dapat mendorong kemantapan jalan provinsi ke kisaran 95–96 persen. Pemerintah provinsi menaruh harapan agar kondisi itu bisa terlihat pada akhir 2026.

Prosesnya tetap harus mengikuti aturan

Meski targetnya mendesak, Ahmad Luthfi menegaskan pengerjaan jalan tidak bisa dilakukan begitu saja. Penggeseran anggaran, Perkada, dan lelang pekerjaan tetap harus ditempuh agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.

Keputusan mempercepat pemeliharaan itu dibahas bersama Wakil Gubernur, Sekda, dan seluruh OPD. Dari hasil pembahasan itu, sebagian anggaran dialihkan untuk memprioritaskan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat.

Dua jalur penanganan dipakai bersamaan

Henggar menjelaskan percepatan akan dijalankan melalui dua jalur kerja. Bidang Bina Marga akan menangani pengaspalan dua lapis dan peningkatan jalan, sedangkan Balai Pengelolaan Jalan memakai pengaspalan satu lapis untuk mempercepat pemulihan ruas yang rusak.

Pembagian metode itu dipakai agar penanganan bisa bergerak lebih cepat di lapangan. Pemerintah provinsi berharap cara ini segera menjawab keluhan masyarakat sekaligus menjaga konektivitas antardaerah di Jawa Tengah.

Ruas-ruas yang diperbaiki juga dinilai penting karena menjadi urat nadi perekonomian wilayah. Karena itu, percepatan pemeliharaan jalan diposisikan sebagai langkah strategis untuk menjaga mobilitas warga dan aktivitas antardaerah tetap lancar.

Source: jateng.akurat.co

Berita Terkait