Komisi Pemberantasan Korupsi memberi perhatian khusus pada perbaikan tata kelola perizinan tambang di Jawa Tengah. Provinsi ini ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk pengelolaan perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB.
Penetapan itu menempatkan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penguatan pengawasan sektor tambang. KPK menilai langkah tersebut penting karena proses perizinan pertambangan melibatkan banyak instansi dan memiliki tahapan yang kompleks.
Perda Khusus Jadi Salah Satu Dasar
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ely Kusumastuti, menyampaikan apresiasi tersebut dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Perizinan Tambang Khususnya MBLB di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rakor itu berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut Ely, Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah memiliki Peraturan Daerah khusus terkait pengelolaan perizinan MBLB. Kondisi itu menjadi alasan kuat bagi KPK untuk terus bersinergi dan memberi dukungan.
Pengawasan Melibatkan Banyak Pihak
Kolaborasi pencegahan korupsi di sektor pertambangan terus dilanjutkan antara KPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Fokusnya mencakup penertiban proses yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Dinas PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup, ATR/BPN, hingga DPMPTSP.
Seluruh tahapan itu menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi. KPK menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada urusan administrasi, tetapi juga harus menyentuh pelaksanaan di lapangan.
Empat Aspek yang Diawasi
Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian KPK dalam pengawasan sektor ini. Keempatnya adalah regulasi, transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, mitigasi risiko penyimpangan, serta pengawasan implementasi zonasi pertambangan.
Selain itu, KPK juga menyoroti potensi penyimpangan yang dapat muncul di lapangan. Karena itu, penguatan tata kelola perizinan dipandang sebagai langkah penting agar sektor pertambangan berjalan lebih tertib dan terpantau.
Dengan status sebagai pilot project nasional, Jawa Tengah kini menjadi rujukan dalam upaya membenahi perizinan tambang MBLB. KPK berharap pola pengawasan yang dibangun di provinsi ini dapat memperkuat pencegahan korupsi dan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan secara lebih luas.