Ribuan gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah sudah masuk tahap pembangunan, dan angka terbarunya menunjukkan pergerakan yang cukup cepat di lapangan. Hingga kini, 5.503 unit gedung telah terbangun dan disiapkan untuk menjadi penggerak aktivitas ekonomi warga di daerah masing-masing.
Skala capaian itu menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional. Dari total 8.523 koperasi yang telah berbadan hukum, sebanyak 5.887 koperasi sudah memetakan lokasi pembangunan gedung, sementara 5.503 unit lainnya sudah berada dalam proses pembangunan.
Dampak mulai terasa di aktivitas warga
Kehadiran koperasi ini tidak berhenti pada urusan pembangunan fisik. Sejumlah koperasi sudah terlibat dalam penyediaan kebutuhan dapur untuk program Makan Bergizi Gratis.
Selain itu, ratusan koperasi juga ikut bekerja sama dengan Perum Bulog melalui Gerakan Pangan Murah. Nilai transaksinya tercatat sekitar Rp9,5 miliar, sementara ratusan koperasi lain turut mendukung stabilisasi pasokan pangan menjelang Lebaran.
Jawa Tengah dinilai punya modal kuat
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki modal besar untuk mengembangkan koperasi. Ia menyebut jumlah desa yang besar dan tradisi berkoperasi yang sudah mengakar sebagai bekal penting bagi pertumbuhan Koperasi Desa Merah Putih.
Pandangan itu ia sampaikan saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang pada Jumat 10 April 2026. Dalam pertemuan itu, Erwin juga menekankan perlunya kolaborasi agar pengembangan koperasi tetap sejalan dengan prioritas kebijakan pemerintah.
Menurut Erwin, tindak lanjut program membutuhkan pemetaan yang jelas. Ia menilai komunitas TNI, pemerintah daerah, dan BUMD punya peran penting untuk mempercepat pembangunan di daerah.
Pengembangan tidak boleh dipukul rata
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dikawal secara serius dan terstruktur. Menurut dia, dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas pihak menjadi kunci agar program berjalan efektif.
Luthfi juga meminta agar model pengembangan koperasi tidak disamakan di semua wilayah. Ia menilai setiap daerah memiliki potensi dan karakter yang berbeda, sehingga pendekatannya harus menyesuaikan kearifan lokal.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata sama, disesuaikan kearifan lokal daerahnya. Di samping itu tidak boleh memaksakan satu desa satu KDKMP,” ujarnya.
Pemprov Jawa Tengah memandang pendekatan yang adaptif penting agar KDKMP bisa tumbuh berkelanjutan dan benar-benar memberi manfaat sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pembangunan yang terus berjalan dan keterlibatan dalam berbagai program ekonomi warga, koperasi ini mulai diposisikan sebagai salah satu penggerak baru di tingkat desa dan kelurahan.