Ratusan mahasiswa Universitas Diponegoro mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang dan menggelar aksi keras pada Jumat sore. Dalam aksi itu, sebagian massa memanjat pagar kantor gubernur sambil meneriakkan kata “reformasi” berulang kali.
Gelombang protes tersebut tidak hanya menyoroti isu kampus atau persoalan daerah. Para mahasiswa membawa kritik atas kenaikan BBM, pelemahan rupiah, hingga pengesahan Undang-Undang Polri yang mereka anggap bermasalah.
Sejak sekitar pukul 16.00 WIB, massa berkumpul dan bergantian menyampaikan orasi. Salah satu sasaran utama adalah ratifikasi UU Polri yang dinilai disusun dan disahkan secara ugal-ugalan.
Para demonstran juga menilai proses pembahasan aturan itu mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dari masyarakat sipil. Sorotan lain diarahkan pada ketentuan yang memungkinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga.
Seorang mahasiswa Undip dalam orasinya menolak keras perluasan ruang bagi polisi aktif. Ia menyebut kebijakan tersebut bisa membuat ruang sipil direbut dan mengajak massa untuk melawannya.
Kritik Ekonomi dan Tuntutan Politik
Di luar isu kelembagaan, mahasiswa juga menekan pemerintah lewat kritik ekonomi. Mereka menyoroti pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax sebagai tanda tekanan yang makin berat bagi masyarakat.
Dalam pandangan mereka, kondisi fiskal saat ini seharusnya mendorong evaluasi terhadap program-program yang menyedot anggaran besar. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu yang mereka sebut belum terbukti memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Ketua BEM Undip, Nur Maajid, menyebut pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut. Tuntutan itu mencakup evaluasi proyek MBG, penurunan harga BBM, reformasi TNI dan Polri, serta penguatan nilai rupiah terhadap dolar dalam 7×24 jam.
Nur juga menambahkan tuntutan lain, mulai dari pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen, realisasi janji 19 juta lapangan kerja, hingga penarikan aparat dari proyek strategis nasional. Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi nasional menurut mereka sudah masuk fase krisis.
Menurut Nur, anggaran untuk program yang dinilai menyerap dana besar bisa dialihkan ke sektor yang lebih langsung menyentuh kebutuhan warga. Ia menyebut jaminan sosial, kesehatan, subsidi pupuk, dan pendidikan sebagai contoh penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat.
Ia juga menolak narasi pemerintah yang menyebut kondisi ekonomi nasional stabil. Di tengah demonstrasi yang makin sering muncul dan seruan reformasi jilid dua di berbagai tempat, mahasiswa Undip menilai pemerintah tidak bisa lagi menganggap keadaan baik-baik saja.