DPRD Jawa Barat menyoroti kesiapan sistem penerimaan murid baru setelah banyak orang tua mengeluhkan gangguan teknis dan kebingungan dalam proses PCMB hingga SPMB. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai persoalan itu seharusnya bisa ditekan jika Dinas Pendidikan bergerak lebih cepat dalam sosialisasi dan menyiapkan sistem dengan lebih matang.
Menurut MQ Iswara, masyarakat masih banyak yang belum memahami tahapan baru dalam seleksi murid baru, terutama PCMB yang sebelumnya tidak dikenal. Karena itu, penjelasan yang utuh dinilai penting agar orang tua tidak tersandung masalah yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal.
Sosialisasi Dinilai Belum Cukup
DPRD meminta Disdik Jawa Barat lebih gencar menyosialisasikan SPMB, termasuk tahapan pemetaan calon murid baru tingkat menengah atas. Sosialisasi yang dilakukan lebih awal dinilai dapat membantu mengurangi keluhan masyarakat terkait alur pendaftaran dan tahapan seleksi.
Selain itu, DPRD juga menyoroti kesiapan sumber daya manusia yang mengelola sistem. Infrastruktur digital dianggap harus benar-benar siap karena seluruh proses SPMB kini bergantung pada sistem daring.
Keluhan Server dan Perpanjangan Pendaftaran
Selama proses berlangsung, DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai gangguan sistem dan server. Untuk mengakomodasi orang tua murid, pendaftaran PCMB bahkan sempat diperpanjang hingga Selasa (9/6/2026) malam.
MQ Iswara mengimbau Disdik agar server dipersiapkan lebih baik, bukan hanya dari sisi peralatan yang lebih baru dan canggih, tetapi juga dari kesiapan SDM pengelolanya. Menurut DPRD, perbaikan dua sisi itu penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak kembali tersendat.
Daya Tampung Masih Dianggap Aman
Di tengah keluhan soal sistem, MQ Iswara meminta masyarakat tidak khawatir mengenai ketersediaan kursi sekolah di Jawa Barat. Ia menyebut jumlah lulusan SMP, MTs, dan sederajat tahun ini mencapai 826.996 siswa.
Sementara itu, daya tampung SMA, SMK, MA negeri maupun swasta mencapai 909.183 kursi atau setara 109 persen dari total lulusan. Dari kapasitas itu, sekitar 363 ribu kursi tersedia di sekolah negeri dan sekitar 546 ribu kursi ada di sekolah swasta.
Untuk Sekolah Unggulan atau Sekolah Maung, jumlah pendaftar tercatat sekitar 38 ribu siswa dengan daya tampung 21.618 kursi. DPRD menegaskan fokus utama saat ini bukan pada kurangnya kursi, melainkan pada pembenahan sistem, sosialisasi yang lebih matang, dan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.