Jawa Timur menutup 2025 dengan capaian yang menonjol dalam penurunan kemiskinan ekstrem. Angkanya tinggal 0,29 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang masih berada di 0,85 persen.
Capaian itu membuat Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan penurunan paling konsisten sejak 2020. Dari 4,55 persen pada 2020, kemiskinan ekstrem di provinsi ini terus turun ke 2,23 persen pada 2021, lalu 1,80 persen pada 2022.
Tren penurunan itu berlanjut ke 0,82 persen pada 2023 dan 0,59 persen pada 2024. Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama Badan Pusat Statistik per 28 April 2026 menunjukkan laju penurunan tersebut tetap terjaga hingga 2025.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai hasil itu lahir dari kolaborasi lintas pihak yang berjalan efektif. Menurut dia, penguatan program yang langsung menyasar kelompok rentan ikut membuat intervensi lebih tepat sasaran.
Khofifah juga menilai konsistensi penurunan kemiskinan ekstrem tetap terlihat meski ada penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dengan indikator 2,15 dolar AS PPP pada periode 2024–2025. Bagi dia, capaian itu menunjukkan program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur semakin akurat menjangkau warga yang paling membutuhkan.
Penurunan kemiskinan ekstrem itu berjalan seiring dengan perbaikan kondisi kemiskinan umum di Jawa Timur. Badan Pusat Statistik pada 5 Februari 2026 mencatat persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 sebesar 9,30 persen.
Angka tersebut turun dari 9,50 persen pada Maret 2025. Pergerakan ini menunjukkan perbaikan yang masih terus berlangsung di tengah upaya pembangunan yang lebih inklusif.
Di pasar kerja, situasinya juga bergerak membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur pada Februari 2026 turun menjadi 3,55 persen dari 3,61 persen pada Februari 2025.
Capaian itu lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 4,68 persen. Pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan juga turun menjadi 5,73 persen dari 5,87 persen pada Februari 2025.
Khofifah menilai data tersebut menunjukkan lulusan SMK makin sesuai dengan kebutuhan industri. Ia juga melihat penyerapan ke dunia kerja semakin baik.
Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik pada 5 Mei 2026 mencatat ekonomi Jawa Timur pada triwulan I-2026 tumbuh 5,96 persen secara year-on-year. Pertumbuhan itu disebut tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang oleh industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Provinsi ini juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan porsi 14,40 persen.
Khofifah menyebut hasil itu tidak lepas dari kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, dan relawan sosial. Menurut dia, sinergi tersebut penting agar manfaat pembangunan tidak berhenti pada kelompok tertentu.
Pemprov Jawa Timur sendiri terus memperkuat sejumlah program strategis, mulai dari perlindungan sosial adaptif, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga intervensi berbasis data P3KE. Pemerintah provinsi juga mendorong akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik agar warga memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat.
Khofifah menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Ia menilai pemberdayaan berkelanjutan dibutuhkan supaya masyarakat bisa keluar dari kerentanan dan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.
Bagi Jawa Timur, keberhasilan pembangunan kini tidak hanya diukur dari turunnya kemiskinan ekstrem. Ukuran lainnya terlihat dari semakin terbukanya akses terhadap pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang lebih sejahtera.
