Jepang sedang bersiap mengambil langkah yang lebih keras untuk menghadapi ledakan limbah baterai kendaraan listrik. Pemerintah menilai skema yang ada belum cukup kuat untuk menahan lonjakan volume baterai bekas yang diperkirakan mencapai 400.000 unit pada 2040.
Masalah ini bukan hanya soal jumlah. Baterai litium-ion menyimpan risiko kebakaran, sementara keterlambatan pengumpulan dapat membuka peluang pembuangan ilegal dan membebani perusahaan daur ulang.
Mandat hukum mulai dipertimbangkan
Salah satu opsi yang kini dibahas adalah memasukkan baterai EV ke dalam daftar barang yang diatur melalui undang-undang daur ulang. Jika kebijakan itu diterapkan, produsen akan diwajibkan secara hukum untuk mengumpulkan baterai tersebut, tidak lagi semata bergantung pada partisipasi sukarela.
Namun, mandat seperti itu berpotensi menambah biaya penanganan dan pada akhirnya bisa diteruskan ke pembeli kendaraan. Karena itu, pemerintah Jepang masih menimbang apakah akan tetap mengandalkan skema sukarela atau beralih ke aturan yang lebih mengikat.
Skema sukarela belum mengejar pertumbuhan limbah
Saat ini, perusahaan daur ulang kendaraan di Jepang memang wajib memulihkan baterai dari kendaraan yang sudah habis masa pakainya. Akan tetapi, untuk baterai yang tidak bisa dijual kembali, pengumpulan masih bergantung pada skema sukarela yang dijalankan produsen melalui Japan Auto Recycling Partnership atau JARP.
Dalam skema itu, biaya pemrosesan ditanggung pabrikan. Empat belas produsen domestik, termasuk Toyota, serta 18 produsen asing, termasuk Volkswagen dan BYD, sudah ikut serta.
Meski begitu, capaian sistem ini masih jauh dari kebutuhan masa depan. Pada tahun fiskal 2024, JARP hanya berhasil memulihkan sekitar 13.000 unit baterai.
Angka itu kontras dengan proyeksi Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Lembaga tersebut memperkirakan hampir 50.000 baterai EV akan dibuang pada tahun fiskal 2026, naik menjadi sekitar 130.000 pada tahun fiskal 2030, lalu mencapai 400.000 pada 2040.
Nilai strategis baterai bekas ikut mendorong perubahan
Di balik persoalan limbah, baterai EV bekas juga menyimpan nilai ekonomi dan strategis. Komponen ini mengandung logam kritis seperti litium dan kobalt, dua bahan yang sangat bergantung pada impor di Jepang.
Karena itu, daur ulang baterai dipandang sebagai cara untuk memperkuat ketahanan sumber daya sekaligus keamanan ekonomi nasional. Litium dan kobalt sendiri sudah ditetapkan sebagai produk kritis berdasarkan Undang-Undang Promosi Keamanan Ekonomi Jepang.
Meski punya nilai penting, proses daur ulangnya belum berkembang luas karena biaya yang masih sangat tinggi. Kondisi ini membuat pemerintah harus mencari skema yang tidak hanya aman, tetapi juga layak secara ekonomi.
Langkah kementerian dan tekanan dari luar negeri
Kementerian Lingkungan Hidup bersama Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri atau METI pekan lalu merampungkan laporan bersama mengenai arah kebijakan daur ulang baterai EV. Dalam laporan itu, keduanya akan mempertimbangkan solusi kebijakan dan jadwal penetapan sistem daur ulang baterai EV.
Kedua kementerian juga berencana membentuk kelompok kerja pada musim panas ini. Kelompok itu ditargetkan menyusun sistem yang mampu menilai kondisi baterai bekas dan mendorong penggunaan kembali di dalam negeri.
Langkah itu penting karena Jepang juga tertinggal dari pergerakan China dan Uni Eropa. Uni Eropa pada 2023 telah memberlakukan Battery Regulation dengan target tingkat daur ulang yang terukur.
China pun membangun sistem pelacakan baterai dari tahap produksi hingga daur ulang. Negara itu juga melonggarkan pembatasan impor bahan perantara seperti baterai yang sudah dihancurkan demi mengamankan pasokan bahan baku.
Namun China juga menghadapi paradoks lain, karena pengembangan baterai yang memakai sedikit atau bahkan tidak ada logam berharga justru bisa menurunkan insentif ekonomi untuk mendaur ulang. Situasi ini menambah tekanan bagi Jepang untuk bergerak cepat agar tidak makin tertinggal dalam pengelolaan limbah baterai EV.
Keputusan yang diambil Jepang akan menentukan apakah negara itu mampu menekan risiko lingkungan sekaligus menjaga pasokan logam kritis untuk kebutuhan industri masa depan. Di sisi lain, kebijakan baru juga berpotensi mengubah struktur biaya kepemilikan mobil listrik di pasar domestik.