Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Tendean di Jakarta Selatan akan dibongkar setelah dinilai mengalami kerusakan berat. Langkah ini dipilih karena konstruksinya tidak lagi layak diperbaiki dan berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Kerusakan fasilitas publik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. Namun, mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile masih belum disepakati.
Pembongkaran Menjadi Prioritas
Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta memusatkan penanganan awal pada pembongkaran seluruh struktur JPO. Tindakan itu diperlukan untuk menghindari risiko bagi pejalan kaki maupun kendaraan yang melintas di bawah jembatan.
Pembongkaran juga menjadi tahap awal sebelum pemerintah daerah dapat memulai pemulihan fasilitas tersebut. Pemprov DKI Jakarta baru akan menyiapkan perencanaan teknis pembangunan kembali setelah pekerjaan pembongkaran selesai.
| Tahap Penanganan | Status | Tujuan |
|---|---|---|
| Pembongkaran JPO | Menjadi prioritas | Menghilangkan risiko dari struktur rusak berat |
| Pembangunan kembali | Memerlukan perencanaan teknis | Memulihkan akses penyeberangan |
Jadwal pembangunan ulang JPO belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah masih memerlukan kajian lebih lanjut sebelum menentukan tahapan berikutnya.
Tanggung Jawab Pemilik Truk Belum Tuntas
Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Siti Dinarwenny, menyatakan belum ada kesepakatan terkait pertanggungjawaban perusahaan pemilik truk. Perusahaan tersebut merupakan pemilik truk yang mengangkut alat borepile.
“Mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan maupun mekanisme ganti rugi dari perusahaan pemilik truk pengangkut alat borepile,” kata Wenny. Ketidakjelasan itu membuat persoalan pemulihan fisik dan penggantian kerugian berjalan dalam jalur yang belum sepenuhnya bertemu.
Selama mekanisme tanggung jawab belum ditetapkan, pemerintah daerah masih menangani pekerjaan pemulihan di lapangan. Nilai kerugian yang mencapai miliaran rupiah membuat penyelesaian ganti rugi menjadi bagian penting dari penanganan insiden ini.
Akses Warga Ikut Terdampak
Penutupan JPO Tendean tidak hanya berkaitan dengan kerusakan aset pemerintah. Akses pejalan kaki di salah satu ruas dengan lalu lintas padat di Jakarta Selatan ikut terganggu.
Gangguan mobilitas tersebut menambah dampak sosial dari kerusakan jembatan. Karena itu, percepatan pembongkaran dipandang penting agar kondisi lalu lintas di kawasan tersebut dapat kembali normal.
Medcom.id melaporkan bahwa pembongkaran menjadi fokus utama sebelum proses pembangunan ulang dapat dilakukan. Penanganan JPO Tendean kini bergantung pada keamanan struktur, kajian teknis, serta kejelasan tanggung jawab atas kerugian yang timbul.
