Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan jumlah siswa putus sekolah tertinggi di jenjang SD di Jawa Barat, dengan catatan 545 siswa. Setelah itu, Kabupaten Bogor menyusul dengan 533 siswa, sementara Kabupaten Sukabumi berada di urutan berikutnya dengan 485 siswa.
Di bawah tiga daerah tersebut, data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat masih menunjukkan sebaran yang cukup tinggi di sejumlah wilayah lain. Kabupaten Karawang mencatat 418 siswa putus sekolah, Kabupaten Cianjur 394 siswa, dan Kabupaten Garut 383 siswa.
Sepuluh daerah tertinggi di jenjang SD
Selain enam daerah tersebut, Kabupaten Bandung juga masuk daftar dengan 345 siswa putus sekolah. Kabupaten Cirebon mencatat 228 siswa, Kabupaten Subang 221 siswa, dan Kota Bekasi berada di posisi kesepuluh dengan 209 siswa.
Urutan ini memperlihatkan bahwa persoalan putus sekolah tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Sebarannya ada di berbagai kabupaten dan kota, sehingga penanganannya perlu melihat kondisi masing-masing daerah secara lebih rinci.
Data anak tidak sekolah masih besar
Secara keseluruhan, data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Jumlah tersebut menegaskan bahwa putus sekolah masih menjadi persoalan besar dan tidak berhenti di satu jenjang pendidikan saja.
Kondisi itu terlihat mulai dari SD, lalu berlanjut ke SMP, SMA, hingga SMK. Karena itu, pemetaan kasus menjadi langkah penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui wilayah mana yang paling membutuhkan perhatian.
Masalah tidak berhenti di sekolah dasar
Di jenjang yang lebih tinggi, persoalan serupa juga masih muncul. Data Disdik Jabar menunjukkan bahwa kondisi di SMP, SMA, dan SMK tetap perlu dicermati, terutama karena faktor ekonomi kerap disebut sebagai pemicu utama.
Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah seorang siswa SMPN 1 Tanjungsari yang berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga dengan berjualan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian turun tangan dan memberikan bantuan agar siswa tersebut bisa kembali melanjutkan pendidikan hingga lulus.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa keputusan anak berhenti sekolah sering kali tidak berdiri sendiri. Tekanan biaya, kondisi rumah tangga, dan lingkungan sekitar dapat saling berkaitan dan mendorong anak menjauh dari pendidikan.
Dorongan agar pencegahan lebih kuat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa data anak tidak sekolah harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, pemerintah perlu memetakan daerah yang paling membutuhkan intervensi, lalu menyiapkan langkah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam memastikan anak tetap bersekolah. Untuk jenjang SD, pembiayaan pendidikan disebut sudah ditanggung pemerintah kabupaten dan kota, sehingga alasan ekonomi seharusnya bisa ditekan lebih jauh.
Meski begitu, data di lapangan menunjukkan bahwa masalah tersebut tetap memerlukan pendampingan yang konsisten. Anak yang sempat berhenti sekolah tidak cukup hanya didata, tetapi juga perlu dijangkau kembali agar tidak semakin jauh dari sistem pendidikan.
Dengan jumlah anak tidak sekolah yang masih besar, Jawa Barat masih menghadapi tantangan serius untuk menahan laju putus sekolah. Pemetaan per daerah, dukungan keluarga, dan langkah pemerintah daerah akan sangat menentukan agar anak-anak di wilayah dengan beban tertinggi bisa kembali memperoleh hak belajar mereka.
