Dorongan agar anggota Komisi D DPRD Jember, Achmad Syahri Assidiqi, mendapat sanksi tegas semakin menguat setelah aksinya bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat menjadi sorotan. Permintaan maaf saja dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan etika yang sudah terlanjur memicu kegaduhan di ruang publik.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Ridho Al-Hamdi, menilai kasus itu harus diberi konsekuensi yang jelas agar ada efek jera. Menurut dia, wakil rakyat semestinya menjadi teladan, bukan justru menunjukkan perilaku yang merendahkan wibawa lembaga.
Ridho menegaskan, tindakan seperti itu tidak bisa dipandang sebagai kesalahan kecil yang selesai dengan ucapan maaf. Ia melihat persoalan ini sebagai cerminan lebih luas tentang kualitas seleksi calon pemimpin dalam demokrasi elektoral.
Karena itu, Ridho meminta Badan Kehormatan DPRD maupun pimpinan DPRD turun tangan. Ia menyebut sanksi yang mungkin dijatuhkan bisa berupa teguran keras, pemberhentian sementara, atau bentuk hukuman lain yang benar-benar membuat pelanggaran tidak diulang.
Ia juga menilai hukuman administratif seperti pembekuan gaji patut dipertimbangkan. Tanpa konsekuensi nyata, permintaan maaf hanya berakhir sebagai formalitas dan tidak cukup untuk mencegah perilaku serupa muncul lagi.
“Kalau tidak ada, ya hanya sekadar minta maaf, ya pasti akan mengulangi lagi,” kata Ridho kepada Suara.com. Pandangan itu menegaskan bahwa pembiaran justru membuka ruang bagi pengulangan pelanggaran etika di kemudian hari.
Menurut Ridho, tanggung jawab tidak berhenti di internal DPRD. Partai politik yang menaungi kader pelanggar etik juga harus memberi sanksi agar ada pelajaran bagi pelaku sekaligus menjaga citra partai di mata masyarakat.
Ia menilai perilaku anggota dewan seperti ini ikut memperburuk pandangan publik terhadap lembaga legislatif dan partai politik. Dampaknya, jarak antara masyarakat dan para wakil mereka di parlemen bisa semakin lebar.
“Dengan perilaku anggota DPRD yang demikian itu, itu semakin memperburuk citra partai politik, semakin memperburuk citra parlemen,” ujarnya. Karena itu, penanganan kasus ini dianggap penting bukan hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi reputasi lembaga yang diwakilinya.
Ridho juga mengingatkan bahwa persoalan etika serupa kerap muncul di berbagai level jabatan publik. Ia mencontohkan perilaku tidur saat rapat, bermain gim, hingga membuka konten pornografi sebagai bentuk pelanggaran yang terus berulang.
Bagi dia, kasus di Jember menunjukkan masalah yang lebih besar dari sekadar satu insiden di ruang rapat. Tekanan publik dibutuhkan agar anggota dewan sadar bahwa setiap gerak-geriknya selalu diawasi.
Ridho menekankan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan media massa dalam mengawasi perilaku wakil rakyat. Pengawasan itu, menurut dia, penting agar kursi parlemen tidak diperlakukan sebagai tempat untuk bersantai tanpa tanggung jawab.