Kantor HAM PBB menyebut kekerasan seksual di Sudan telah dipakai sebagai senjata perang dengan skala yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam perang yang berkepanjangan itu, kekerasan berbasis gender tidak lagi dipandang sebagai dampak sampingan, melainkan bagian dari pola kekejaman yang terus meluas.
PBB telah memverifikasi 546 insiden kekerasan seksual terkait konflik sejak perang pecah lebih dari tiga tahun lalu. Kasus-kasus itu mencakup pemerkosaan berkelompok dan perbudakan seksual, yang menunjukkan tingkat brutalitas yang sangat tinggi di lapangan.
Ribuan korban tercatat, jumlah sebenarnya diduga jauh lebih besar
Dari temuan yang berhasil diverifikasi, sedikitnya 838 orang terdampak. Rinciannya terdiri atas 539 perempuan, 284 anak perempuan, delapan laki-laki, dan tujuh anak laki-laki.
PBB menegaskan jumlah itu baru mencerminkan sebagian kecil dari keadaan sebenarnya. Laporan tersebut menyebut rendahnya pelaporan secara terus-menerus telah menutupi skala sesungguhnya dari kekerasan seksual di Sudan.
Sebagian besar kasus yang dapat diverifikasi dikaitkan dengan pejuang Rapid Support Forces atau RSF serta milisi yang bersekutu dengan mereka. Namun, tentara Sudan dan sekutunya juga dituduh melakukan kekerasan seksual dalam laporan itu.
Kepala HAM PBB Volker Türk menyebut kekerasan seksual sedang digunakan sebagai “weapon of war”. Ia menilai tindakan itu merupakan kejahatan perang dan dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan bila dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
Krisis kemanusiaan memburuk di tengah perang yang tak mereda
Sudan terjerumus dalam perang saudara yang menghancurkan sejak 2023 setelah konflik antara tentara dan RSF. Pertempuran itu memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia menurut lembaga bantuan.
Lebih dari 11 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, sementara 28 juta orang menghadapi kelaparan akut. Dalam situasi seperti itu, kekerasan seksual disebut menjadi alat untuk menebar ketakutan di tengah warga sipil yang sudah kehilangan perlindungan dasar.
el-Obeid kini berada di titik rawan baru
Di saat yang sama, Inggris bersama enam negara Eropa lainnya menyerukan penghentian segera kekerasan di kota el-Obeid. Mereka khawatir RSF sedang menyiapkan serangan besar untuk merebut kota itu.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper memperingatkan bahwa el-Obeid berada di “precipice of atrocity”. Ia mengatakan RSF menggunakan drone untuk menyerang infrastruktur sipil, memukul jalur pasokan, dan memutus akses ke layanan dasar bagi lebih dari setengah juta orang.
Pernyataan bersama Inggris, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Belanda, dan Norwegia menyebut ada tanda-tanda kredibel bahwa serangan besar akan segera terjadi. Mereka menilai ini momen kritis dan komunitas internasional harus bertindak.
Sekitar 200.000 orang yang mengungsi dari wilayah lain kini berlindung di el-Obeid. Kota itu juga menjadi salah satu garis depan utama karena posisinya yang strategis di antara wilayah yang dikuasai RSF di barat dan wilayah yang dikuasai tentara di timur.
El-Obeid berada di kawasan minyak Kordofan. Para analis menyebut siapa pun yang menguasai wilayah itu pada dasarnya mengendalikan pasokan minyak negara sekaligus bagian besar wilayah Sudan.
Bayang-bayang kekejaman di Darfur masih membekas
Inggris dan sekutunya juga mendesak dunia mencegah kekerasan serupa seperti saat RSF merebut el-Fasher di Darfur utara. Mereka mengingatkan dunia pernah menyaksikan kekejaman yang dinilai memiliki “ciri-ciri genosida”.
Menurut laporan PBB yang dirilis pada Februari, lebih dari 6.000 orang tewas hanya dalam tiga hari ketika RSF merebut el-Fasher. Kekerasan di sana menjadi salah satu contoh paling brutal dari perang yang kini semakin memperluas korban dan kehancuran di Sudan.
RSF dan tentara belum memberi komentar atas laporan terbaru itu. Keduanya sebelumnya telah membantah tuduhan serupa, tetapi temuan PBB menunjukkan kekerasan seksual tetap menjadi pola yang terus berulang di tengah perang yang belum mereda.
