Perdebatan soal stablecoin berimbal hasil kembali menghambat laju CLARITY Act di Washington. Di tengah dorongan untuk memberi kepastian hukum bagi aset digital, kelompok bank besar justru memperingatkan bahwa rancangan yang ada masih terlalu longgar terhadap perlindungan simpanan.
American Bankers Association dan Bank Policy Institute menyampaikan keberatan itu dalam pernyataan bersama pada Senin, 4 Mei. Keduanya menilai aturan yang sedang dibahas masih memberi celah bagi peralihan dana dari bank tradisional ke aset digital yang menawarkan imbalan.
Fokus utama sengketa ini ada pada apakah stablecoin, token digital yang umumnya dipatok ke dolar AS, boleh menawarkan yield atau reward. Bagi industri perbankan, skema seperti itu berpotensi membuat nasabah memindahkan uang dari rekening bank ke stablecoin yang terasa mirip produk tabungan.
Kekhawatiran bank tidak berhenti pada arus simpanan keluar. Mereka juga menilai dampaknya dapat menjalar ke penyaluran kredit, karena bank selama ini menjadi sumber penting pembiayaan bagi ekonomi yang lebih luas.
Kelompok bank bahkan mengutip penelitian yang menyebut stablecoin berbunga dapat memangkas pinjaman untuk konsumen, usaha kecil, dan pertanian hingga seperlima atau lebih. Dari sudut pandang mereka, risiko itu terlalu besar untuk diabaikan saat Kongres menyusun kerangka hukum baru bagi aset digital.
Mereka juga menyoroti adanya celah dalam rancangan saat ini. Platform kripto disebut masih dapat menawarkan reward lewat program keanggotaan selama pembayaran itu tidak dikemas sebagai bunga bank, sementara draf yang sama masih memberi ruang bagi reward yang dikaitkan dengan saldo akun atau lamanya aset disimpan.
Menurut bank, desain seperti itu tetap mendorong orang menahan stablecoin lebih lama. Jika praktik itu meluas, simpanan yang selama ini menopang aktivitas ekonomi lokal dinilai bisa tergerus secara bertahap.
Di sisi lain, industri kripto melihat kompromi tersebut sebagai langkah yang wajar. Coinbase, yang sempat menarik diri dari pembahasan pada Januari, kini menyatakan dukungan penuh terhadap rancangan itu.
Chief Policy Officer Coinbase, Faryar Shirzad, menolak kekhawatiran dari sektor perbankan. Ia menilai perdebatan selama ini terlalu bertumpu pada risiko yang dibayangkan, bukan pada bukti nyata atau pemahaman yang tepat tentang cara kerja kripto.
Shirzad juga mengatakan teks akhir terkait rewards dalam CLARITY Act sudah dipublikasikan. Menurut dia, kompromi itu tetap menjaga kemampuan warga Amerika untuk memperoleh reward berdasarkan penggunaan nyata platform dan jaringan kripto.
CLARITY Act sendiri menjadi prioritas besar bagi sektor kripto karena bertujuan melegalkan dan mengatur aset digital secara resmi di Amerika Serikat. Rancangan itu telah lolos dari House pada Juli lalu dengan suara 294 berbanding 134, tetapi masih mandek di Senat karena perbedaan pandangan mengenai stablecoin.
Perbedaan antara bank dan perusahaan kripto kini menjadi penghambat utama pembahasan. Dengan pemilu paruh waktu AS dijadwalkan pada November 2026, muncul kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang itu tidak akan lolos tepat waktu.
Meski begitu, pintu negosiasi masih terbuka. Kelompok perbankan mengatakan akan mengirim rekomendasi rinci kepada para legislator dalam beberapa hari mendatang dan tetap bekerja dengan Kongres untuk menyeimbangkan inovasi dan stabilitas keuangan.
