Kementerian Haji dan Umrah menegaskan seluruh pergerakan jemaah saat puncak ibadah haji harus berada di bawah satu komando resmi. Sikap itu diambil agar layanan di Armuzna tetap tertib dan tidak terbagi oleh aturan masing-masing pihak di lapangan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meminta KBIHU maupun pihak lain tidak membuat ketentuan sendiri di luar arahan pemerintah. Ia menegaskan pelaksana tunggal penyelenggaraan haji adalah Kemenhaj, sehingga koordinasi harus berjalan dari satu jalur agar tidak terjadi tumpang tindih.
Pengawasan diperketat menjelang fase tersibuk
Langkah ini muncul saat pemerintah memperketat pengamanan dan penataan layanan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kementerian Haji dan Umrah ingin memastikan jemaah Indonesia dapat menjalani rangkaian ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman.
Dahnil menyebut waktu menuju Armuzna sudah sangat singkat. Karena itu, pemerintah menyiapkan antisipasi dan mitigasi lebih awal untuk menekan gangguan sekecil mungkin ketika fase paling padat itu dimulai.
Tenda jemaah ditata sangat rinci
Salah satu perhatian utama pemerintah ada pada penataan tenda jemaah di kawasan Armuzna. Petugas sudah lebih dulu dikerahkan agar setiap jemaah berada di tempat yang tepat dan tidak tertukar dengan kelompok lain.
Pengaturan ini dibuat sangat rinci sampai level by name. Posisi tenda disusun berdasarkan kloter, daerah asal, dan nama jemaah sehingga kelompok dari berbagai provinsi bisa langsung menuju titik yang telah ditentukan.
Penataan yang detail itu dipilih untuk mencegah jemaah telantar atau berdesakan karena salah lokasi. Pemerintah ingin alur pergerakan tetap tertib saat jemaah memasuki salah satu fase paling padat dalam ibadah haji.
Sanksi disiapkan untuk pihak yang membandel
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah tegas bila ada pihak yang tidak patuh pada komando resmi. Dahnil menyatakan izin KBIHU bisa dicabut jika ada oknum yang tetap melanggar aturan dan justru merugikan jemaah.
Peringatan itu diberikan agar seluruh unsur di lapangan bekerja selaras dengan kebijakan pemerintah. Dengan begitu, koordinasi di Armuzna tidak terpecah oleh arahan yang berbeda-beda.
Arahan Presiden jadi dasar pelayanan
Dahnil menautkan penguatan layanan ini dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar pelayanan haji benar-benar berpusat pada kebutuhan jemaah. Pemerintah diminta memastikan setiap layanan mendukung ibadah berjalan lebih baik dan lebih sempurna.
Ia menegaskan, tugas penyelenggara adalah melayani mimpi besar umat Muslim yang ingin menunaikan haji. Karena itu, perangkat di lapangan diminta bekerja disiplin, terkoordinasi, dan tidak memberi ruang pada tindakan yang mengganggu kenyamanan jemaah.
Dengan penataan tenda yang detail serta pengawasan ketat terhadap KBIHU, pemerintah berharap puncak haji di Armuzna berjalan tertib. Seluruh langkah itu diarahkan agar jemaah Indonesia dapat menjalani ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa hambatan berarti.
Source: www.medcom.id