Kementerian Keuangan memastikan video yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dan menawarkan program dana hibah adalah hoaks. Konten itu dibuat dengan teknologi manipulasi digital untuk meniru sosok pejabat pemerintah dan menjerat warga yang membutuhkan bantuan.
Lewat kanal resmi PPID Kementerian Keuangan, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada program bantuan dana hibah seperti yang diklaim dalam video tersebut. Publik diminta tidak langsung percaya pada ajakan mendaftar yang beredar di media sosial, aplikasi pesan instan, atau nomor WhatsApp pribadi.
Modus yang Menyasar Kebutuhan Masyarakat
Video itu memanfaatkan kesan meyakinkan dengan menyampaikan tawaran bantuan dana bernominal tertentu. Padahal, program yang disebutkan tidak pernah diluncurkan oleh Kemenkeu.
Model penipuan seperti ini dinilai berbahaya karena menyasar warga yang sedang mencari bantuan cepat. Situasi tersebut membuat pesan palsu lebih mudah dipercaya sebelum sempat diverifikasi.
Deepfake Jadi Alat Baru Penipuan Digital
Kemenkeu menyoroti bahwa penipuan digital kini makin rapi, termasuk melalui teknologi deepfake. Dengan teknik itu, pelaku dapat membuat video yang tampak seolah-olah berasal dari pejabat resmi.
Karena tampilannya menyerupai pernyataan asli, konten semacam ini bisa menyesatkan banyak orang. Risiko yang muncul bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga pencurian data pribadi jika korban mengikuti arahan yang diberikan.
Apa yang Perlu Diwaspadai Warga
PPID Kementerian Keuangan meminta masyarakat selalu memeriksa sumber informasi sebelum menanggapi tawaran bantuan atau hibah. Seluruh kebijakan, program, dan pengumuman resmi Kemenkeu hanya disampaikan melalui kanal komunikasi resmi yang dikelola kementerian.
Warga juga diminta berhati-hati bila menerima permintaan biaya administrasi atau ajakan membagikan data pribadi lewat jalur yang tidak jelas. Jika menemukan konten yang mencurigakan, langkah paling aman adalah tidak menindaklanjutinya dan segera melaporkannya melalui saluran resmi.
Dengan demikian, klaim tentang program baru dana hibah yang disebut dikelola langsung oleh Menteri Keuangan dipastikan tidak benar. Kemenkeu menegaskan masyarakat perlu mengandalkan informasi resmi agar tidak menjadi korban penipuan digital yang semakin canggih.