Kementerian Sosial menegaskan bahwa desil dalam penyaluran bantuan sosial tidak ditentukan dari nominal pengeluaran bulanan per kapita. Dasar yang dipakai adalah peringkat kesejahteraan keluarga dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN.
Penjelasan ini penting karena masih beredar anggapan bahwa setiap desil memiliki angka pengeluaran tertentu. Kemensos menyebut pemahaman itu keliru dan berpotensi membuat masyarakat salah menafsirkan status bantuan.
DTSEN menjadi dasar pembagian 10 desil
Melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/2026, pembagian program kesejahteraan sosial didasarkan pada DTSEN. Sistem ini membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok atau desil untuk memetakan kondisi ekonomi keluarga secara lebih akurat.
Desil 1 menunjukkan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Di atasnya ada Desil 2, yaitu 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan satu tingkat lebih tinggi.
Pengelompokan itu terus berjalan hingga Desil 10, yang berisi 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi di Indonesia. Dengan pola seperti ini, desil berfungsi sebagai alat pengelompokan kesejahteraan, bukan daftar pengeluaran rumah tangga.
Angka pengeluaran per desil dinyatakan tidak valid
Melalui akun Instagram resmi @pusdatinkesos, Kemensos menyatakan bahwa DTSEN tidak mengategorikan masyarakat berdasarkan nominal pengeluaran bulanan. Karena itu, informasi yang mencantumkan angka uang pada setiap desil dipastikan tidak valid.
Badan Pusat Statistik juga disebut tidak pernah merilis klasifikasi pengeluaran penduduk menggunakan sistem desil seperti yang beredar. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada rincian nominal yang mengatasnamakan BPS maupun Kemensos.
Cara memastikan status bantuan lewat kanal resmi
Untuk mengecek tingkat kesejahteraan dan status bantuan, masyarakat dapat menggunakan saluran resmi yang disediakan Kementerian Sosial RI. Pemeriksaan digital tersedia melalui situs web resmi Kemensos.
Selain itu, warga juga bisa memakai aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Kemensos mengingatkan publik agar menghindari situs palsu yang meniru platform resmi pemerintah.
Imbauan ini menjadi penting karena informasi yang keliru soal desil kerap memicu salah paham saat warga memeriksa kelayakan bantuan. Dengan mengacu pada DTSEN dan kanal resmi Kemensos, pengecekan data menjadi lebih aman dan tidak mudah tersesat oleh informasi yang tidak valid.