Kenaikan harga BBM non-subsidi kembali memicu kritik di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai kebijakan itu berpotensi menambah tekanan pada masyarakat yang daya belinya belum pulih.
Ia juga menilai cara pemerintah menyampaikan keputusan tersebut terlalu mendadak dan minim penjelasan. Menurut Mufti, kebijakan yang berdampak luas seharusnya dijelaskan lebih terbuka agar publik memahami alasan di balik perubahan harga.
DPR Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan
Mufti mengatakan DPR, sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra pemerintah di sektor energi, tidak pernah memperoleh informasi lebih dulu. Ia menyebut tidak ada ruang diskusi sebelum kebijakan itu diumumkan ke publik.
“Bahkan DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya,” kata Mufti dalam keterangannya, Kamis (11/6).
Ia menilai pola seperti ini bukan pertama kali terjadi. Komisi VI DPR, menurut dia, sudah berulang kali mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka saat merumuskan kebijakan strategis di sektor energi.
Efek Harga BBM Menjangkau Banyak Sektor
Mufti menegaskan BBM bukan komoditas biasa karena setiap perubahan harga dapat memengaruhi banyak sektor sekaligus. Dampaknya bisa terasa pada ongkos transportasi, biaya usaha, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok.
Karena itu, ia meminta kebijakan terkait BBM disusun secara transparan, hati-hati, dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai langkah pemerintah perlu tetap memperhatikan daya tahan publik yang belum sepenuhnya membaik.
“BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu kebijakan yang menyangkut BBM harus dilakukan secara transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.
Penjelasan Pemerintah Diminta Dibuka ke Publik
Mufti meminta pemerintah dan PT Pertamina menjelaskan secara terbuka alasan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui faktor yang membuat harga berubah dan langkah yang disiapkan untuk menahan dampaknya.
Ia juga menyoroti pentingnya strategi agar kenaikan harga BBM tidak mendorong biaya hidup naik lebih jauh. Menurut Mufti, kekecewaan publik kerap muncul bukan hanya karena harga naik, tetapi karena komunikasi pemerintah dinilai kurang memadai.
“Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai,” kata Mufti.
Aspirasi Publik dan Pesan Politik
Mufti turut menanggapi video bertajuk My Little Bolu Ketan yang sempat viral dan dikaitkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menilai video itu bukan sekadar pujian, melainkan bentuk harapan masyarakat agar pemerintah lebih hadir menjaga stabilitas harga.
“Itu adalah cara rakyat menyampaikan harapan secara baik-baik kepada pemerintah,” ujar Mufti. Ia menambahkan, pemerintah perlu lebih peka membaca aspirasi publik di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.
Mufti berharap pemerintah lebih terbuka dalam menyusun kebijakan strategis ke depan agar masyarakat dan DPR dapat memahami alasan di balik setiap keputusan. Dengan komunikasi yang lebih jelas, pengawasan publik terhadap kebijakan energi juga dinilai dapat berjalan lebih konstruktif.
