Rujukan hukum Israel dan pengadilan di Tel Aviv dalam ketentuan penggunaan Waze memicu kekhawatiran baru mengenai privasi. Namun, klausul tersebut mengatur jalur penyelesaian sengketa dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa data navigasi pengguna dapat diakses atau dipantau pihak lain.
Ketentuan itu tercantum pada halaman bantuan Waze dalam bagian Governing Law and Jurisdiction. Perhatian publik menguat karena aplikasi navigasi ini memproses informasi lokasi dan lalu lintas yang sensitif bagi penggunanya.
Google Menyebut Perlindungan Data Tetap Ketat
Google sebagai pemilik Waze membantah kecurigaan bahwa aplikasi tersebut digunakan untuk memata-matai pengguna. Dalam keterangan kepada Snopes yang dikutip Yahoo!Tech, perusahaan menyatakan perlindungan data dijalankan dengan aturan ketat.
Google mengatakan, “Kami beroperasi dengan aturan ketat dan melindungi data pengguna. Sudah menjadi standard bahwa masalah hukum selalu ditangani pengadilan di negara tempat kantor pusat developer app.”
Penjelasan tersebut menempatkan rujukan ke Tel Aviv sebagai mekanisme legal, bukan pernyataan mengenai pengalihan atau akses data pengguna. Meski demikian, pengguna tetap dapat memperhatikan ketentuan layanan karena penggunaan aplikasi navigasi berkaitan langsung dengan data lokasi.
Riwayat Pengembangan Berawal dari Israel
Sorotan terhadap klausul itu tidak lepas dari sejarah Waze yang bermula di Israel. Aplikasi ini pertama kali hadir pada 2006 dengan nama FreeMap Israel, yang dikembangkan Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar.
Pada 2009, FreeMap Israel berganti nama menjadi Waze. Google kemudian mengakuisisi aplikasi tersebut pada 2013 dengan nilai yang disebut mencapai USD 1 miliar.
| Tahun | Peristiwa | Detail |
|---|---|---|
| 2006 | FreeMap Israel hadir | Dibuat Uri Levine, Ehud Shabtai, dan Amir Shinar |
| 2009 | Perubahan nama | FreeMap Israel menjadi Waze |
| 2013 | Diakuisisi Google | Nilai akuisisi disebut USD 1 miliar |
CNN menyebut para pendiri aplikasi tersebut merupakan mantan insinyur Unit 8200 dalam militer Israel. Latar belakang inilah yang kembali menjadi perbincangan ketika rujukan hukum Israel ditemukan dalam ketentuan layanan.
Pertanyaan Menguat Sejak Awal Juli 2026
Sejak awal Juli 2026, sejumlah unggahan media sosial mempertanyakan hubungan Waze dengan Israel. Pertanyaan yang beredar terutama menyinggung kemungkinan pelanggaran privasi serta tudingan bahwa aplikasi itu memantau penggunanya.
Waze digunakan pengendara untuk mencari rute dan memanfaatkan informasi lalu lintas. Karakter layanan tersebut membuat isu pengelolaan lokasi pengguna mudah memicu kekhawatiran, terutama ketika muncul ketentuan hukum yang dinilai tidak biasa oleh sebagian pengguna.
Keberadaan klausul yurisdiksi sendiri tidak cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran privasi. Klaim mengenai akses data memerlukan bukti terpisah dari sekadar penetapan hukum yang berlaku atau lokasi pengadilan untuk sengketa.
Isu Waze Pernah Muncul dalam Perdebatan Lain
Perdebatan mengenai Waze sebelumnya juga muncul dalam konteks yang berbeda. Pada 2025, aplikasi ini pernah dicurigai membiayai pelantikan Presiden AS Donald Trump.
Dalam konteks pemilihan presiden Amerika Serikat, pendanaan kampanye oleh pihak swasta diperbolehkan. Namun, dugaan mengenai pendanaan oleh perusahaan Israel terhadap calon presiden Amerika Serikat dipandang sebagian publik sebagai sesuatu yang tidak patut.
Pada 2016, BBC juga memberitakan tentara Israel menggunakan Waze saat menggeruduk kamp pengungsi Palestina. Waze saat itu menyatakan tentara tersebut tidak memakai fitur keamanan untuk menghindari area berbahaya.
Rangkaian isu itu membuat hubungan Waze dan Israel terus mendapat perhatian ketika muncul polemik baru. Bagi pengguna, pembacaan ketentuan layanan penting dilakukan, sementara kekhawatiran tentang privasi perlu didasarkan pada bukti yang jelas.