Koalisi lebih dari 10 asosiasi otomotif di Thailand meminta pemerintah menaikkan pajak cukai kendaraan listrik impor utuh atau CBU hingga minimal 32 persen. Mereka menilai kebijakan itu perlu agar mobil listrik impor, terutama dari China, tidak terus mendapat keunggulan harga yang terlalu besar dibanding kendaraan yang diproduksi di dalam negeri.
Dorongan ini muncul karena industri otomotif Thailand merasa tekanan dari arus EV impor semakin berat. Bagi pelaku usaha lokal, persoalannya bukan hanya tarif, tetapi juga keberlanjutan manufaktur, nasib pemasok komponen, dan lapangan kerja yang sudah lama bergantung pada ekosistem otomotif nasional.
Tekanan terhadap basis produksi lokal
Electric Vehicle Association of Thailand, Thai Auto-Parts Manufacturers Association, dan kelompok industri lain yang mewakili lebih dari 1.500 pelaku industri menyampaikan proposal darurat kepada pemerintah pada 14 Mei. Mereka menyebut kondisi saat ini sebagai krisis paling serius ketika Thailand mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Koalisi menilai biaya memproduksi kendaraan di Thailand kini sekitar 30-40 persen lebih mahal dibanding mengimpor mobil serupa dari China. Selisih biaya itu dianggap membuat produsen lokal dan pemasok komponen semakin sulit bertahan dalam persaingan.
Menurut kelompok industri tersebut, transisi ke kendaraan listrik yang berlangsung terlalu cepat tanpa perlindungan tambahan justru berisiko melemahkan manufaktur domestik. Mereka juga mengkhawatirkan kelangsungan hidup produsen komponen Thailand yang selama ini menopang rantai pasok otomotif nasional.
Usulan pajak dan kuota impor
Untuk mengecilkan jarak persaingan harga, koalisi mengusulkan pajak cukai EV CBU dinaikkan ke minimal 32 persen. Angka itu dinilai akan menciptakan selisih 30 poin persentase dibanding EV produksi lokal yang saat ini hanya dikenakan pajak cukai 2 persen.
Mereka berharap skema tersebut bisa memberi ruang yang lebih seimbang bagi produsen yang membangun basis produksi di Thailand. Bagi koalisi, promosi kendaraan listrik tidak seharusnya mengorbankan industri yang sudah ada.
Selain pajak, koalisi juga menawarkan skema kuota impor yang dikaitkan dengan produksi lokal. Perusahaan yang benar-benar memproduksi di Thailand masih bisa mengimpor EV CBU dengan tarif cukai rendah 10 persen, tetapi jumlahnya dibatasi maksimal 10 persen dari total volume produksi masing-masing perusahaan.
Permintaan kandungan lokal lebih tinggi
Di luar dua usulan utama itu, koalisi meminta aturan kandungan lokal sebesar 80 persen. Mereka juga mendorong metode perhitungan baru agar celah aturan dapat ditutup, termasuk pada aspek keuntungan perusahaan dan biaya tenaga kerja yang dinilai selama ini dapat melemahkan dukungan untuk produsen komponen Thailand.
Permintaan ini menunjukkan bahwa persoalan yang mereka hadapi tidak hanya soal mobil jadi yang masuk dari luar negeri. Koalisi ingin kebijakan baru memberi perlindungan yang lebih kuat pada jaringan pemasok dan pabrik komponen yang selama ini menjadi bagian penting industri otomotif Thailand.
Kekhawatiran soal arah investasi
Salah satu kekhawatiran yang mendorong tekanan kepada pemerintah adalah kemungkinan pabrikan China kembali memilih mengimpor EV CBU daripada melanjutkan produksi di Thailand. Jika itu terjadi, manfaat investasi yang sebelumnya diharapkan dari gelombang kendaraan listrik dikhawatirkan akan semakin kecil.
Karena itu, koalisi menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pengganti yang lebih kuat. Mereka memandang situasi ini sebagai ujian untuk menjaga keseimbangan antara percepatan adopsi EV dan perlindungan terhadap basis industri yang menopang banyak pekerjaan.
Keputusan kini berada di tangan pemerintah Thailand, yang harus menimbang dorongan elektrifikasi yang cepat sekaligus menjaga daya tahan manufaktur lokal dan para pemasok komponen di dalam negeri. Bagi industri, pilihan kebijakan ini akan sangat menentukan apakah transisi ke kendaraan listrik bisa berlangsung tanpa menekan fondasi produksi yang sudah dibangun selama bertahun-tahun.