Kerugian negara dari peredaran pita cukai ilegal di Jawa Tengah mencapai Rp 38,7 miliar setelah Bea Cukai dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI membongkar jaringan produksinya. Temuan ini menunjukkan bahwa penindakan tidak lagi berhenti pada barang yang sudah beredar, tetapi juga menyentuh pihak yang menyiapkan alat untuk menyamarkan distribusi sejak awal.
Operasi gabungan tersebut digelar pada Selasa, 19 Mei 2026. Dari penindakan itu, aparat menelusuri rantai peredaran dari hulu, termasuk produsen dan penyebar pita cukai palsu yang selama ini memanfaatkan celah pengawasan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menyebut pengungkapan jaringan ini sebagai bukti komitmen negara dalam memberantas barang kena cukai ilegal. Ia menilai pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga mengganggu persaingan usaha yang sehat.
Peredaran pita cukai palsu membuat produk ilegal lebih mudah masuk ke masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap jaringan seperti ini dinilai penting untuk memutus mata rantai distribusi sebelum barang benar-benar sampai ke pasar.
Kasus di Jawa Tengah juga memperlihatkan bahwa jaringan cukai ilegal bekerja secara lebih terorganisir daripada sekadar pelanggaran di lapangan. Dengan menyasar produsen dan distributor, Bea Cukai bersama BAIS TNI berupaya mempersempit ruang gerak pelaku yang memanfaatkan pita cukai ilegal untuk melancarkan distribusi tanpa memenuhi kewajiban yang semestinya.
Angka kerugian Rp 38,7 miliar menjadi gambaran besarnya dampak ekonomi dari praktik tersebut. Besaran itu sekaligus memperkuat alasan mengapa penindakan terhadap pita cukai palsu terus menjadi prioritas, terutama di wilayah yang diduga menjadi jalur produksi dan distribusi.
Penindakan ini juga memberi sinyal bahwa pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal akan bergerak lebih agresif. Fokusnya bukan hanya pada barang yang sudah beredar, tetapi juga pada pihak yang menyiapkan sarana untuk menutupi peredaran itu sejak awal.
Source: rri.co.id