Kepercayaan publik terhadap pejabat daerah di Kuningan disebut makin tergerus ketika pelanggaran etika tidak dibalas dengan sanksi yang tegas. Situasi ini membuat persoalan yang semula dipandang sebagai kasus tertentu kini dilihat sebagai gejala yang lebih luas di lingkungan pemerintahan daerah.
Ikhsan Marzuki dari Gerakan KITA menilai masalah utamanya bukan hanya pada ada atau tidaknya pelanggaran. Menurut dia, yang jauh lebih berbahaya adalah ketika pelanggaran itu dibiarkan tanpa respons yang keras, tidak transparan, dan tidak memberi efek jera.
Sorotan meluas ke dua ranah kekuasaan
Di tingkat legislatif, perhatian publik ikut tertuju pada sejumlah kader partai yang terseret dalam isu etika. Nama-nama dari PKB, PKS, Gerindra, hingga Golkar disebut dalam pembicaraan masyarakat terkait pelanggaran yang memicu sorotan.
Di ranah eksekutif, publik juga menyorot beredarnya foto tidak senonoh yang diduga melibatkan seorang aparatur sipil negara perempuan eselon III. Dua hal ini membuat kritik terhadap pejabat publik di Kuningan tidak lagi terbatas pada satu lingkungan saja.
Ikhsan menilai keadaan seperti ini berbahaya karena publik bisa perlahan menganggap pelanggaran sebagai sesuatu yang biasa. Ketika pelanggaran berulang tanpa konsekuensi berarti, standar integritas pejabat daerah ikut menurun.
Diam yang dianggap sebagai pembiaran
Ikhsan juga menyoroti minimnya suara kritis dari berbagai unsur masyarakat. Aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, hingga kalangan ulama disebut belum tampil kuat untuk mengoreksi situasi yang berkembang.
Menurut dia, sunyinya kritik membuat kontrol sosial melemah. Dalam pandangannya, diam bukan sikap netral, melainkan bentuk pembiaran yang membuat pelanggaran tidak lagi memicu reaksi keras.
Ia menilai kondisi itu semakin mengkhawatirkan karena masyarakat bisa kehilangan kepekaan terhadap penyimpangan. Saat publik tidak lagi terkejut oleh pelanggaran, krisis etika menjadi semakin sulit dikenali sebagai persoalan serius.
Budaya malu dinilai ikut luntur
Lemahnya sanksi dinilai ikut menggerus budaya malu di kalangan pejabat. Ikhsan melihat bahwa ketika proses penanganan tidak tegas dan tidak terbuka, rasa tanggung jawab publik juga ikut melemah.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal insiden perorangan. Jika dibiarkan, pembiaran dapat membentuk kebiasaan baru yang membuat penyimpangan terasa normal di mata masyarakat.
Dalam pandangannya, publik akan makin sulit percaya kepada institusi negara bila pejabat yang melanggar tidak dikenai konsekuensi yang jelas. Karena itu, krisis kepercayaan publik disebut bisa muncul dari krisis etika yang tidak segera diperbaiki.
Contoh tanggung jawab yang disebut makin jauh dari sini
Untuk menggambarkan standar tanggung jawab yang ia maksud, Ikhsan menyinggung budaya sekinin o toru di Jepang. Ia menyebut sejumlah pejabat di sana memilih mundur setelah muncul persoalan yang memicu kritik publik.
Ia mencontohkan pengunduran diri Menteri Pertanian Taku Eto pada 2025 setelah pernyataannya menuai kritik. Ia juga menyebut Makiko Yamada yang mundur pada 2021 usai diketahui menerima jamuan makan dari pihak berkepentingan.
Selain itu, pada 2019 ada dua menteri kabinet Jepang yang juga mundur dalam kasus pemberian hadiah sederhana kepada konstituen. Bagi Ikhsan, contoh-contoh itu menunjukkan bahwa hal yang dianggap sepele di tempat lain bisa menjadi alasan kuat untuk bertanggung jawab secara politik.
Ia menilai Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya, tetapi nilai integritas perlu diperkuat. Ikhsan menyebut ada tiga hal mendasar yang perlu dilakukan, yaitu menaikkan standar etika, menegakkan sanksi secara tegas dan transparan, serta menghidupkan kembali budaya malu dan tanggung jawab.
Menurut dia, tanpa pembenahan itu, kepercayaan publik akan terus terkikis. Ia mengingatkan bahwa ketika kepercayaan sudah runtuh, tidak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menutupinya.