Kosovo tengah bersiap mengambil langkah yang jarang dilakukan negara kecil dengan kapasitas keamanan terbatas: mengirim puluhan personel ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force. Rencana ini masih harus mendapat restu formal parlemen Kosovo, setelah pemerintah di Pristina lebih dulu menyatakan dukungan terhadap inisiatif yang didorong Amerika Serikat tersebut.
Keterlibatan itu langsung menarik perhatian karena Kosovo selama ini lebih dikenal sebagai negara yang berada di bawah payung perlindungan keamanan NATO. Jika persetujuan parlemen keluar, Pristina tidak lagi hanya dipandang sebagai penerima jaminan stabilitas, melainkan juga sebagai pihak yang siap menyumbang personel untuk misi internasional.
Dari penerima keamanan ke penyedia keamanan
Menteri Pertahanan Ejup Maqedonci menegaskan perubahan peran yang ingin ditunjukkan Kosovo melalui rencana ini. Ia menyebut Kosovo selama ini berada pada posisi sebagai “konsumen keamanan” karena stabilitas domestiknya sangat bergantung pada kehadiran dan perlindungan negara-negara NATO.
Menurut Maqedonci, tahap berikutnya adalah ketika Kosovo mulai tampil sebagai “penyedia, atau eksportir, keamanan”. Pernyataan itu menggambarkan ambisi pemerintah untuk menunjukkan bahwa institusi pertahanan negara muda tersebut sudah cukup siap ikut dalam operasi multinasional.
Apa yang akan dikirim ke Gaza
Rencana kontingen Kosovo mencakup beberapa lusin personel keamanan. Di dalamnya juga terdapat anggota unit penjinak ranjau yang disiapkan untuk mendukung tugas di lapangan sesuai mandat pasukan di Gaza.
- Dukungan kemanusiaan
- Bantuan keamanan
- Tugas lain yang sesuai dengan mandat International Stabilization Force
Pemerintah Kosovo sudah menyetujui rencana itu di tingkat eksekutif. Tahap berikutnya adalah persetujuan parlemen sebelum pengiriman benar-benar dilakukan.
Misi yang belum dikerahkan
International Stabilization Force sendiri belum diterjunkan ke Gaza. Namun, mandat yang disiapkan diarahkan untuk membantu menjaga stabilitas dan mendukung rekonstruksi wilayah itu setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Dalam konteks itu, kehadiran Kosovo bukan semata soal jumlah personel yang dikirim. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya negara itu menempatkan diri lebih dekat dengan arus kebijakan keamanan yang didorong Washington.
Langkah diplomatik yang bernilai besar
Kosovo juga ikut dalam Board of Peace yang dibentuk di bawah inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keterlibatan ini membuat langkah Pristina memiliki dimensi diplomatik yang lebih luas, bukan hanya operasional di lapangan.
Berikut sejumlah negara yang disebut menyatakan kesiapan mendukung misi tersebut:
| Negara | Keterangan |
|---|---|
| Indonesia | Disebut siap mendukung misi |
| Albania | Disebut siap mendukung misi |
| Kazakhstan | Disebut siap mendukung misi |
| Kosovo | Disebut siap mendukung misi |
Bagi Kosovo, setiap langkah di ruang internasional juga berkaitan dengan upaya memperkuat pengakuan dan legitimasi sebagai negara merdeka. Kosovo memproklamasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, tetapi Serbia hingga kini masih menolak mengakuinya.
Warisan konflik yang membentuk arah kebijakan
Posisi Kosovo terhadap misi perdamaian tidak lahir tanpa latar sejarah. Kekerasan Belgrade terhadap pemberontak separatis Kosovo pada akhir 1990-an memicu intervensi NATO pada 1999, yang kemudian membuka jalan bagi mundurnya pasukan Serbia dan penempatan pasukan penjaga perdamaian KFOR.
Pengalaman itu ikut membentuk pandangan elite Kosovo terhadap keamanan internasional dan kerja sama lintas negara. Di Pristina, keterlibatan dalam misi Gaza dipandang sebagai tanda bahwa negara itu telah bergerak jauh dari masa perang dan kini memiliki kapasitas untuk ikut menjaga stabilitas di wilayah lain.
Persiapan teknis dan kapasitas yang dimiliki
Maqedonci menyebut Kosovo sudah berada pada tahap persiapan akhir untuk pengiriman personel. Ia juga mengatakan perwakilan Amerika Serikat membantu proses teknis, termasuk vaksinasi personel, penerbitan visa, dan pengaturan lain yang dibutuhkan sebelum penugasan.
Saat ini Kosovo memiliki sekitar 4.000 personel keamanan yang sedang dilatih menjadi militer profesional berukuran kecil dan selaras dengan standar NATO. Kapasitas itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk terlibat dalam operasi internasional yang menuntut disiplin dan koordinasi lintas negara.
Dukungan terhadap rencana ini juga muncul dari sebagian warga. Musisi Milot Hoxha, 43 tahun, menilai bantuan apa pun untuk warga Gaza akan membawa dampak positif, dan ia melihat pengalaman Kosovo sendiri sebagai bukti bahwa bantuan kecil dari luar bisa sangat berarti dalam masa transisi dan pemulihan.
Sikap Kosovo muncul di tengah hubungan yang masih rapuh dengan Serbia. Uni Eropa masih memediasi normalisasi hubungan Pristina dan Belgrade, sementara Amerika Serikat dan sebagian besar negara Uni Eropa mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, berlawanan dengan Rusia dan China yang tetap mendukung klaim Serbia.
